Pemprov Maluku Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

oleh -26 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Predikat opini WTP ini didapati setelah BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kinerja (LFAR) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Rabu (2/6/2021).

Opini WTP ini diserahkan oleh Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa secara virtual dan predikat WTP yang diraih ini merupakan yang kedua kalinya di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

“Saya bersyukur karena untuk kedua kalinya ditahun yang kedua tahun kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail, kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian”, ucap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury usai rapat.

Wattimury menjelaskan, walau mendapat opini WTP bukan berarti tidak ada masalah yang ditemukan, masih ada temuan masalah tetapi masalah-masalah tersebut menurutnya tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, dirinya berharap diwaktu mendatang hasil WTP ini bisa dipertahankan, dikembangkan dan penataan keuangan yang belum benar disempurnakan sesuai dengan catatan-catatan yang ditemukan oleh BPK.

Baca Juga  Dispar Maluku harapkan penuhi target PAD

“Saya percaya kalau kita lakukan perbaikan atas itu semua, ditahun yang akan datang mungkin saja tidak catatan lagi seperti yang terjadi di saat ini. Ini satu kemajuan yang kita dapati ketika APBD 2020 sudah selesai, BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh prosesnya dan sudah menjadi bahan masukan juga bagi DPRD untuk melakukan tindak lanjut, yaitu pengawasan terhadap hasil pemeriksaan itu sendiri”, paparnya.

Wattimury juga menuturkan, bahwa setiap hasil pemeriksaan BPK akan diteliti oleh dewan dengan melakukan pengawasan terhadap catatan BPK selama 60 hari kedepan.

“Sejak diserahkannya laporan pemeriksaan di hari ini, itu berarti kami akan mengkoordinasikan hal ini di dewan, apakah dengan alat kelengkapan ataupun dengan tim ataupun nanti kita bicarakan di Banmus, sehingga apa yang menjadi catatan BPK itu harus segera diperbaiki karena itu kan dikasih waktu hanya 60 hari. Dengan demikian apa yang masih kurang itu dilengkapi, apa yang belum sesuai dengan ketentuan perundangan itu di sempurnakan, supaya sejalan dengan ketentuan perundangan”, tandasnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.