Porostimur.com, Banda Aceh – Rencana Kementerian Pertahanan menambah empat batalyon baru TNI di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat yang pernah trauma dengan konflik bersenjata selama bertahun-tahun.
Empat batalyon teritorial pembangunan (YTP) dalam wilayah jajaran Kodam Iskandar Muda itu, rencananya akan dibangun di Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Singkil.
Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Alhaytar mengatakan, penambahan empat batalyon baru TNI di Aceh bertentangan dengan kesepakatan damai (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.
“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005-2025,” kata Malik di Banda Aceh, Sabtu (3/5/2025).
Menurutnya, geopolitik dunia saat ini, hubungan negara-negara berdekatan dengan Indonesia (ASEAN) baik-baik saja. Ini termasuk India, Sri Langka, Bangladesh dan Asutralia. Alasan untuk menambah personel TNI di Aceh, kata dia, tidak tepat.
