Ia juga mempertanyakan rencana pemerintah daerah mengganti Tol Laut dengan lima kapal reguler komersial seperti di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya, biaya distribusi kapal komersial tidak akan sama dengan Tol Laut yang disubsidi pemerintah.
Seorang pengusaha pengguna Tol Laut sebagai consignee kepada Porostimur.com menyebut penghentian program akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang. Beban distribusi yang meningkat akan diteruskan kepada konsumen.
“Jika alasannya distribusi lama, itu keliru. Ada dua pelayaran yang memuat Tol Laut, yakni PT Pelni dan PT Temas, sehingga sebulan bisa dua kali distribusi masuk Dobo,” ujarnya.
Ia mencontohkan harga ayam potong beku mulai mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan.
Tokoh Masyarakat Ingatkan Dampak Inflasi
Tokoh masyarakat Aru, Alo Tabela, menegaskan tujuan utama program Tol Laut adalah menjaga disparitas harga, kestabilan stok, dan ketersediaan barang di wilayah 3T.
“Jika harga barang melonjak dan tidak stabil, itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengawasi inflasi, bukan memutus mata rantai distribusi Tol Laut yang justru bisa memicu kenaikan harga,” katanya.
Menurut Tabela, penghentian Tol Laut tidak hanya berdampak pada harga barang dari produsen ke konsumen, tetapi juga pada harga komoditas lokal. Biaya distribusi yang meningkat akan menekan harga beli komoditas dari masyarakat, sehingga efek domino lebih banyak merugikan warga.
