Pulau Halmahera adalah cermin dari persoalan agraria nasional, ketika tanah bukan lagi simbol kehidupan rakyat, melainkan instrumen akumulasi kekuasaan. Pemerintah perlu menyadari bahwa memanusiakan petani tidak cukup dengan memberi bantuan, melainkan dengan memberi akses atas modal, lahan, dan pasar.
Program pembangunan rumah layak huni tidak akan bermakna tanpa ekonomi keluarga yang layak hidup. Sebaliknya, setiap kebijakan yang menghidupkan lahan akan melahirkan rumah tangga petani yang mandiri, berdaya, dan tidak lagi menjadi objek belas kasihan sosial.
Pertanian Halmahera tidak butuh belas kasihan, tetapi butuh keadilan ekonomi. Karena tanah bukan sekadar lahan, tetapi bagian dari harga diri rakyatnya. (*)
