Provinsi yang Kena Azab: 21 Tahun Perjalanan Maluku Utara, Catatan Curah Gagasan FOMATARA

oleh -205 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Forum untuk Maluku Utara bermartabat (FOMATARA) mencoba mendedah perjalanan 21 tahun provinsi Maluku Utara melalui curah gagasan pada Sabtu malam, 27 Maret 2021 yang berlangsung di Rotasi Café. Tema yang ditawarkan juga terbilang serius. Perjalanan 21 tahun Demokrasi Maluku Utara; Inward Looking dan Otward Looking, merumuskan Kebijakan yang memihak.

Malik Ibrahim, salah satu inisiator FOMATARA saat memberikan pengantar, menyatakan, tujuan curah gagasan tersebut untuk memperkuat konsistensi dan semangat membangun Maluku Utara agar setiap warga masyarakat mengetahui dan memahami dengan benar hakikat pemekaran Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, FOMATARA adalah sebuah entitas yang dinisbatkan sebagai gerbang pemikiran dan gagasan tentang pembangunan. Paling tidak, sebagai medium lingkaran pemikiran-kekuatan pembangkit (Power House) untuk diskursus pembangunan daerah.

Ada tiga pemantik, yang mencoba mendedah perjalanan 21 tahun provinsi; Sultan Tidore, Husain Syah, yang juga anggota DPD-RI, M. Rahmi Husein, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara dan Saiful Ahmad, Doktor Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dipandu oleh Sosiolog Maluku Utara, Herman Oesman, curah gagasan di tengah guyuran gerimis, berlangsung santai tapi serius.

Link Banner

Banyak tumpahan “kemarahan” dan sumpah serapah soal wajah Maluku Utara jika disbanding dengan provinsi lain yang disuarakan pemantik. Mereka sepakat, Maluku Utara hari ini tak mengalami kemajuan berarti.

Baca Juga  Tim Gabungan Berhasil Meringkus 6 Kurir Narkoba Di Ambon

Pemantik M. Rahmi Husein, yang diberikan kesempatan pertama menyatakan bahwa kegagalan Maluku Utara hari ini adalah buah dari pertarungan elit politik yang tak pernah selesai. Semacam dosa warisan. “Maluku Utara ini kena azab,” Imbuh Rahmi

Menurutnya, pertarungan politik elit dari masa lampau ketika Provinsi ini mekar sampai hari ini belum selesai. Rahmi menawarkan perlunya membangun konsensus baru yang melibatkan semua elemen masyarakat terutama para pejuang provinsi yang dulu memperjuangkan Provinsi Maluku Utara untuk duduk bersama dan merumuskan peta jalan Maluku Utara masa depan.

Ia juga memrovokasi agar pemimpin Maluku Utara kedepan adalah pemimpin dari kalangan orang muda yang memiliki visioner mumpuni. Memiliki gagasan besar tentang Maluku Utara.

Baca Juga  Intip Persiapan Dwayne Johnson untuk Film Black Adam

Sementara itu, Sultan Tidore, Husain Syah memberikan catatan soal perlunya keberanian para elit agar tidak selalu bergantung ke pusat. Itu artinya, elit local terutama kepala daerah harus memiliki daya tawar yang kuat.

“Harus berani melakukan “perlawanan” kepada pusat. agar pusat tidak selalu mendikte daerah,” ungkap Sultan yang selama ini begitu vocal menyuarakan kepentingan daerah. Sultan menyontohkan keberanian Gubernur Papua yang “melawan” kebijakan pusat.

Menurut Sultan, kalau hari ini wacana kita adalah meminta otonomi khusus, Papua justru meminta kewenangan. Kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Alam, mengelola pembagian keuangan dan kewenangan lain.

Dosen ilmu politik dan juga politisi, Saiful Ahmad yang pernah menjadi anggota legislative di DPRD provinsi Maluku Utara dan pernah menjadi staf ahli Fahri Hamzah menceritakan perilaku elit local terutama kepala daerah yang tak bisa “memanfaatkan” kekuasaannya untuk membangun Maluku Utara melalui lobby dan membangun jaringan.

Baca Juga  Dekot Ternate Resmi Sahkan RAPBD Tahun Anggaran 2021

Berbagai tanggapan dan pertanyaan kritis dari peserta pun menyeruak ketika moderator mempersilakan. Misalnya tentang tidak adanya koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah.

Forum menginginkan ada tindak lanjut dari curah gagasan kedua dengan melibatkan pejuang provinsi untuk duduk bersama memikirkan masa depan Maluku Utara yang lebih baik. (sarjan)