Proyek 60 Miliar di Gane Timur Tengah Bermasalah, HCW Akan Menyurat Ke Kejaksaan

oleh -79 views
Link Banner

Porostimur.com – Bisui: Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut), HCW menemukan pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan bermasalah.

Proyek yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Maluku Utara dari Dinas PUPR dengan menggunakan dana SMI sebesar Rp 60 Miliar ini untuk dua proyek, diantaranya untuk ruas jalan dan jembatan Matuting Rangga-Rangga.

Hal ini disampaikan oleh Direktur HCW, Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Rabu (15/9/2021).

Dikatakannya, pekerjaan proyek tersebut telah dimenangkan oleh PT. Ihlas Bangun Sarana dengan nilai total sebesar Rp 60 Miliar di tahun 2020. Proyek pekerjaan jalan dan jembatan tersebut dikerjakan dengan menggunakan uang muka atau pencairan pertama sebesar Rp 9 Miliar. Namun terjadi pemotongan PPN/PPH sehingga anggaran tersebut tersisa Rp 8 Miliar.

“Sesuai dengan hasil konfirmasi HCW Kepada Nasaruddin Salama sebagai PPK, bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Ihlas Bangun Sarana. Awalnya, proyek jalan lingkar Matuting Rangga-Rangga dikerjakan dengan menggunakan kuasa Direktur yang biasa dipanggil Sigit Litan (Acam). Namun dalam proses berjalannya, dianggap pekerjaan proyek tidak sesuai proyek atau perencanaan dan proyek tersebut diambil alih langsung oleh pemilik perusahaan PT. Ihlas Bangun Sarana yaitu Gifari Bopeng sesuai dengan penjelasan Nasaruddin Salama sebagai PPK”, terangnya.

Baca Juga  Malam Tahun Baru, Sejumlah Personil Polres Kepulauan Sula Dapat Hadiah Kenaikan Pangkat

Idrus mengatakan, proyek yang menelan anggaran Rp 60 Miliar yang berada di lokasi Kecamatan Gane Timur Tengah ini merupakan proyek multiyears dan proyek tersebut juga merupakan satu paket proyek yaitu jalan dan jembatan.

Lanjutnya, proyek tersebut sudah dikerjakan dari tahun 2020, namun sampai sekarang tak kunjung selesai dan sesuai dengan penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa proyek tersebut baru mencapai 15 persen, sebab masih menunggu baja yang belum tiba di lokasi proyek khususnya proyek jembatan. Sedangkan proyek jalan dengan alasan bahwa pengambilan material yang terlalu jauh dari lokasi proyek dan kondisi alam yang tidak bagus sehingga mempengaruhi keterlambatan pembangunan jalan.

“Bagi HCW, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan, sebab sebelum proyek tersebut dikerjakan atau belum ada penandatanganan kontrak, kan sudah ada pengecekan lapangan dari sisi geografis baru di lakukan penandatanganan. Itu artinya dalam kondisi apa pun kontraktor sudah siap untuk mengerjakannya”, ujarnya.

Baca Juga  Hasil Survei: Religiusitas Kandidat Modal Penting Menangkan Pilbup Kepulauan Sula

Dengan anggaran Rp 8 Miliar sekian, diharapkan proyek pekerjaan jalan 6 Kilometer tersebut harus dikerjakan dengan pekerjaan timbunan dan juga 2 jembatan diantaranya jembatan Ake Nganto dan jembatan Ake Kampung Baru Satu termasuk didalamnya Lapis Pondasi Bawah (LPB) sepanjang 4 Km.

Akan tetapi, menurutnya ketika tim HCW mengeceknya di lapangan, Tim pun menemukan banyak kejanggalan, sebab proyek pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena pihak kontrak yang pertama baru mengerjakan proyek jalan 4 Km yang seharusnya dikerjakan 6 Km ditambah 2 buah jembatan beli.

“Pekerjaannya hanya sebatas abutmen. Seharusnya dua jembatan itu tuntas, termasuk didalamnya ada pekerjaann LPB 4 Km, namun dikerjakan LPB hanya 1 Km”, tandasnya.

HCW menduga, dengan adanya keterlambatan atau kesalahan proyek tersebut, pihak PUPR kemudian membatalkan kontraktor yang pertama yang mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan kuasa direktur dan dibatalkan, sehingga pihak PUPR memberikan kuasa atau penunjukkan kepada Gifari Bopeng sebagai pemilik perusahaan PT. Ihlas Bangun Sarana sebagai pemenang tender untuk melanjutkan proyek pekerjaan tersebut.

Baca Juga  11 Parpol Gelar Aksi, Kapolres Sula Fasilitasi Dialog

HCW juga menilai, bahwa proyek tersebut sudah terindikasi masalah sehingga kontraktor harus diganti-ganti.

“Saya nilai ini soal kelalaian antara kontraktor maupun pengawas lapangan dan pihak PPK sebab hal ini lemah dari sisi pengawasan. Pada prinsipnya kontraktor pertama yang mengerjakan proyek tersebut harus bertanggung jawab termasuk PPK. Kalau kondisi Gane Timur, saya tahu benar karena saya orang sana atau putra daerah. Untuk itu saya tekankan kepada pihak kontraktor harus bertanggung jawab atas kelalaian proyek tersebut”, pintanya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa HCW akan tetap fokus dan mengawal proyek tersebut hingga tuntas dan dalam waktu dekat ini, HCW akan menyurat ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk lakukan pendampingan dan bersama-sama dengan tim HCW untuk mengecek ke lapangan, sebab hal ini harus di pantau hingga ke lokasi karena bagi HCW semua proyek yang ada di wilayah Gane banyak berpotensi masalah jika tidak dipantau olah pihak hukum.

“HCW berjanji akan gandeng Kejaksaan untuk mengkroscek semua proyek di Gane”, tutupnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.