Puluhan Juta Gaji PTT dan Honda Tertahan di Dishub Kepsul

oleh -84 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

@Porostimur.com | Sanana : Puluhan juta rupiah upah Pegawai Tidak Tetap dan Honor Daerah (Honda) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Sula, tertahan.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan dari sumber terpercaya, upah PTT dan Honda pada Dishub pada bulan Januari dan Februari 2019 mencapai Rp 45,9 juta.

Jumlah upah tenaga honor sebanyak 6 orang yakni sebesar Rp 3,6 juta, sementara untuk 2 bulan total upah yang belum terbayarkan sebesar Rp 7,2 juta.

Link Banner

Sementara upah PTT sebanyak 49 orang untuk bulan Januari-Februari sebesar Rp 38,7 juta.

Sehingga total upah yang masih tertahan pada Dishub Kepsul ini sebesar Rp 42,9 juta.

”Gaji honorer dalam satu bulan enam ratus ribu rupiah per orang dan gaji PTT empat ratus ribu rupiah per orang. Jadi jumlah secara keseluruhan gaji pegawai honor Januari-Februari sebesar Rp 7,2 juta. Sedangkan jumlah gaji PTT 49 orang dalam dua bulan sebesar Rp 38,7 juta,” ujarnya.

Saat berhasil dikonfirmasi wartawan via layanan pesan What’sApp, Sabtu (10/8), Bendahara Dishub Kepsul, Usuria Teapon, berkelit bahwa masalah itu menjadi urusan internal pihaknya.

Baca Juga  Seperti Kematian George Floyd, ini Deretan Kisah Rasis yang Diangkat Jadi Film

Bahkan dirinya heran masalah ini menjadi konsumsi media massa.

”Masalah gaji, internal kantor. Kanapa musti wartawan turut campur?” demikian isi pesan balasan yang dikirimkannya kepada awak media.

Menurutnya, apa yang dikerjakannya selama ini adalah sesuai dengan arahan dari atas.

Bahkan dirinya meminta agar awak media memberitahukan kepadanya siapa nama narasumber yang memberikan informasi tersebut.

Dimana, identitas pelapor ini akan dilaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik dirinya.

”Sapa yang laporkan di wartawan, pegawai honor atau PNS? Tolong kase nama kamari, saya mau lapor pencemaran nama baik. Yang saya laksnakan atas perintah. Saya sebagai bendahara jalankan tugas sesuai arahan. Kenapa musti wartawan turut campur?” herannya.

Baca Juga  Walhi Nilai Jokowi Bisa Tindas Rakyat Demi Investasi

Selama dipercayakan menjabat bendahara, akunya, dirinya tidak pernah tersangkut dengan masalah apapun.

Sebut saja periode saat dirinya menjabat bendahara gaji Guru dan PNS pada Kecamatan Sanana tahun 2006-2010, atau juga Bendahara Sekwan tahun 2011-2014, atau juga Bendahara Dinas Kesehatan tahun 2016-2017.

Masalah ini, terangnya, baru mengemuka setelah dirinya menjabat Bendahara Dishub Agustus 2018 hingga saat ini.

”Jadi saya tidak pernah punya masalah dengan urusan seperti ini. Dishub itu, musti malaikat datang biking bendahara boleh. Sapa yang lapor saya, kase nama di saya, supaya saya lapor ke Pak Bupati untuk usul dia yang lapor jadi bendahara,” pungkasnya.