Menurut keempat pembicara, LIN-ANP sebagai PSN dicetuskan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurai benang kusut kemiskinan di Maluku.
“Pada beberapa waktu terakhir terindikasi ada upaya kelompok dan tokoh tertentu mulai menyalahkan tokoh tertentu pula. Jika kondisi tersebut dibiarkan maka akan melahirkan perpecahan, dan hal tersebut merugikan masyarakat Maluku,” ujar dia.
“Untuk PW ISNU juga memberi saran agar perjuangan LIN-ANP sebagai PSN sebaiknya diperjuangkan oleh sebuah lembaga yang diisi oleh berbagai komponen. Sehingga perjuangan untuk merealisasikan LIN-ANP sebagai PSN terstruktur dan terukur. Tim atau lembaga terstruktur tersebut fokus pada perjuangan, mendesak pemerintah melahirkan payung hukum berupa perpres,” pungkas dia. (Akib)
