Realisasi sertifikasi SDM pariwisata masih belum mencukupi

oleh -42 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Kesanggupan Kementerian Pariwisata RI mensertifikasi sumber daya manusia (SDM) pada sektor pariwisata, mendapatkan sorotan tajam dari salah satu non government organization (NGO) di Maluku.

Pasalnya untuk tahun 2019, jumlah kuota SDM yang disertifikasi Kementerian Pariwisata di Maluku hanya dianggarkan untuk 100 jatah saja.

Jumah ini masih belum mengalami peningkatan atau sama dengan kuota tahun 2018 yang juga sebanya 100 kuota saja.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Lembaga Swadaya Pariwisata (LSP) Anging Mamiri, Gita Nelwan, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (19/6).

Link Banner

Menurutnya, mediasi oleh Kementerian Pariwisata ini tidak mampu menampung aspirasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) berupa 400 kuota sertifikasi.

Sertifikasi dimaksud, merupakan upaya meningkatkan pengetahuan (knowledge) para pelaksana dan penyelenggara pariwisata yang bekerja baik di sektor perhotelan, travel serta guide.

Baca Juga  Waka Polres MTB Pimpin Gladi PAM Kesiapan Penjemputan Pelaku Perjalanan Dari Luar Daerah

Apalagi, berbagai pelatihan ini, tegasnya, diselenggarakan agar SDM yang ada bisa benar-benar mampu menunjang peningkatan pelayanan kepada para turis ke Maluku dalam rangka menikmati berbagai ikon dan potensi pariwisata yang tersedia.

Perwakilan Kementerian Pariwisata pun menjelaskan bahwa upaya meningkatkan SDM pegawai pada sektor perhotelan khususnya, bukan hanya tugas pemerintah semata, tapi juga tugas industri untuk melakukan training terhadap karyawannya.

Menurutnya, hal ini diperlukan agar pihak hotel pun dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap para pengunjung pariwisata yang datang ke Maluku.

”Sudah jadi tanggungjawab dari industri sebenarnya untuk melakukan training kepada karyawannya. Hanya saja pemerintah karena memiliki kepentingan disitu juga turut mendukung terlaksananya sertifikasi ini.  Kenapa? Karena tentu saja tamu yang datang ke Ambon-Maluku harus terlayani dengan baik. Harus sesuai standar. Ya bagiannya pemerintah yaitu memantau, menilai dan mengevaluasi serta memberikan masukan,” tegasnya.

Baca Juga  Akademisi Bongkar Ruwetnya Bansos Corona Rezim Jokowi

Banyaknya karyawan yang belum kompeten, jelasnya, dapat menjadi indikator koreksi bahwa di Maluku masih harus dilakukan pembenahan, salah satunya dengan cara training terhadap karyawan yang belum memiliki skill dimaksud.

Apalagi, akunya, karyawan harus mampu bekerja dengan standar yang diberikan agar dapat dikoreksikan dengan perusahaan terkait.

”Ada tiga hal yang perlu dimiliki oleh setiap karyawan. Seperti pengetahuan, kecakapan serta sikap. Ketiganya perlu dimiliki agar pemberian pelayanan masing-masing hotel terhadap pengunjung akan mampu memberikan nilai plus yang positif di kemudian hari,” ujarnya.

Minimnya kompetensi atas ketiga hal dimaksud, terangnya, berpeluang memberikan dampak buruk pada pelayanan industri pariwisata, yang tidak jarang berbuntut pada pemecatan terhadap karyawan.

Baca Juga  Corona Merajalela, Kenali Jenis Masker yang Aman Sesuai Kebutuhanmu

Ditambahkannya, bukan hanya training saja yang harus dilakukan melainkan pengembangan inovasi untuk lokasi wisata juga perlu menjadi konsentrasi berbagai pihak demi pengembangan pariwisata di Maluku ke depannya.

”Banyak karyawan terutama di sektor perhotelan yang dipecat karena tidak memiliki keterampilan dari tiga hal pokok yang menjadi standar tadi. Seperti contohnya karyawan tersebut memiliki pengetahuan dan  kecakapan yang baik, tapi tidak memiliki sikap yang baik.  Itu akan sangat berdampak buruk bagi pelayanan industri itu sendiri,” pungkasnya. (ima)