Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Saya baru saja menonton sebuah dokumenter tentang mengapa Jepang kalah dari China dalam membangun KA Cepat. Dokumenter ini luar biasa. Sayangnya dalam bahasa Inggris.
Jepang menawarkan pembanguna KA cepat dengan skema pembayaran panjang, 40 tahun. Total beaya pembangunan diperkirakan antar US$5,3 hingga US$5,5 milyar. Pembayarannya dengan skema kredit 40 tahun dengan bunga sangat rendah yaitu 0.14% per tahun. Waktu pengerjaan delapan tahun. Namun ada satu syarat: kalau perusahan KA cepat ini gagal dalam operasinya, hutang itu harus dicicil oleh Indonesia lewat APBN.
Presiden Jokowi dan menterinya Luhut Panjaitan ketika itu menolak skema ini. Alasannya adalah proyek ini tidak boleh membebani APBN.
Lalu datanglah China. Mereka menawarkan skema B to B alias antar bisnis. Pengerjaan lebih singkat yakni lima tahun. Beaya antara US$5 milhar hingga US$5,5 milyar. Proyek dibeayai China Development Bank. dengan bunga lebih besar 2% per tahun selama 40 tahun. Karena skema B to B maka tidak ada pembeayaan dari APBN.
Akhirnya, proyek ini selesai dengan beaya membengkak: US$7,2 miliar. Hutang baru sebesar US$1,2 miliar dibikin. Rencana awal memberangkatkan KA ini dari dalam kota, Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandung Kota dibatalkan. Urusan pembebasan tanahnya sangat ribet dan memakan beaya.
