Pertanyaan warga kini bukan semata soal nominal Rp3.000, melainkan mengenai legalitas pungutan dan pertanggungjawaban penerimaannya.
Warga Minta Dasar Hukum dan Aliran Dana Dibuka
YK meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas Perhubungan memberikan penjelasan terbuka mengenai status pungutan tersebut.
Jika pungutan itu merupakan retribusi daerah, masyarakat meminta pemerintah menunjukkan regulasi yang menjadi dasar penarikan, termasuk objek dan subjek retribusi, besaran tarif, tata cara pemungutan, hingga mekanisme penyetorannya ke kas daerah.
Dalam sistem hukum Indonesia, pungutan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dasar kewenangan dan regulasi yang jelas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek retribusi, termasuk objek, subjek, tarif, tata cara pemungutan, pembayaran, hingga penyetoran penerimaan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa tindakan pejabat pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
