Pernyataan Suharyanto menggambarkan ketidakpekaannya terhadap penderitaan rakyat meskipun ia telah minta maaf. Lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berbohong bahwa listrik telah pulih di daerah terdampak. Padahal, hingga 3 minggu setelah bencana, sebagian besar korban masih hidup dalam gelap.
Kendati telah dibentuk BNPB pasca tsunami Aceh 2004, kesiagaan pemerintah terhadap potensi bencana yang telah diperingati BMKG sejak dini nyaris nihil. Tidak ada peralatan yang bisa digunakan untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolasi.
Bantuan sosial pun belum menjangkau seluruh korban. Klaim pemerintah bahwa ratusan jembatan yang ambruk akan dibangun kembali satu jembatan dalam tiap minggu hanya omon-omon. Mestinya pemerintah menyadari bahwa rakyat tak dapat dibujuk dengan logika akrobatik.
Yang mengherankan Prabowo menolak menetapkan bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional. Terkesan angkuh, Presiden mengatakan kita mampu mengatasinya sendirian.
Apakah ini bentuk nasionalisme picik atau hanya gimik? Status bencana nasional akan membuka pintu bagi masuknya bantuan internasional sehingga memudahkan penanganannya dan menjaga ruang fiskal tak kian menyusut. Kita harus cerdas mengakui bahwa pemerintah tak punya kapasitas untuk itu.
