Rofik: Maluku Butuh Inpres dan DOB untuk Maju

oleh -135 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifuddin menjelaskan, untuk mendorong peningkatan pembangunan di Maluku, diperlukan adanya semacam Instruksi Presiden (Inpres). Selain itu, pemerintah daerah juga perlumelakukan penekanan ke pemerintah pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya di Maluku.

“Pemerintah Provinsi Maluku pernah mengusulkan anggaran percepatan pembangunan di Maluku itu nilainya 150 triliun ke Bappenas setelah diverifikasi oleh pemerintah itu yang sesuai yang sudah ada di Krisna yang mempunyai DID pokoknya yang punya persyaratan itu cuma 60 triliun,” ujar Afifuddin kepada wartawan di ruang paripurna DPRD Maluku, Jumat (19/11/2021).

Afifuddin bilang, yang menurut pemerintah provinsi Maluku lewat Bappeda dan pekerjaan umum bahwa itu program-program untuk mempercepat pembangunan di Maluku sampai batas waktu 5 tahun ke depan ini

“Dari situ saya sampaikan bahwa Negara mungkin akan kesulitan untuk mengalokasikan itu, 60 triliun itu, cukup besar, banyak, uang sebanyak itu makanya saya bilang dulu zaman Pak Karel masih Gubernur Maluku kita dapat 6 triliun untuk percepatan pembangunan pasca konflik berdasarkan instruksi presiden makanya ada Inpres Nomor 6, sebesar 6,6 triliun rupiah,” tuturnya.

“Bayangkan pasca konflik kita dapat 6 triliun lewat Inpres, sekarang 60 triliun harus ada pendekatan Inpres juga, ya Jokowi (Presiden) yang harus mengeluarkan Inpres itu,” tegasnya.

Baca Juga  DPRD Berharap Pemprov Terbuka Terkait Penyerapan Anggaran

Afifuddin menjelaskan, karena kalau dipakai menggunakan APBN tidak cukup, kita tidak mungkin dikasih makanya harus ada Inpres, dalam perbincangan kita harus ada Inpres, solusi yang kedua untuk mempercepat peningkatan pembangunan di Maluku adalah melakukan penekanan ke pusat sehingga moratorium terhadap pembentukan kabupaten dan provinsi baru, itu pengecualian ke Maluku yang harus dilakukan.

“Kalau cuma sekedar bawa-bawa dokumen ke Bappenas, terlalu banyak pasaran kita butuh kabupaten baru, untuk mempercepat pembangunan kita. Bahkan kita butuh provinsi baru, biar perlu Maluku Tenggara jadi provinsi sendiri, dan Seram itu harus sudah dibagi menjadi tiga. Seram Utara, Seram selatan, kota Masohi, itu sudah harus dipikirkan untuk mekarkan,” terangnya.

Baca Juga  DPRD Maluku Akan Usulkan Pengaman Jalan di Kawasan Batu Meja-Soya Ke Pemprov

Tambahnya, oleh karena itu maka untuk mempercepat pembangunan kita di Maluku, kita minta moratorium terkait dengan Daerah Otonomi Baru khusus untuk Maluku dicabut.

Dirinya juga mengatakan, Itu aja yang harus kita lakukan. Anda bayangkan uang 600 miliar, dari balai-balai jalan itu datang bikin jalan di Maluku, itu penambahan alokasi jalan baru cuma 2 kilo, sisanya itu bangun-bangun rehabilitasi preferensi apa namanya, itu saja sedangkan jalan baru dibangun cuma 2 kilo.

“Nah asumsinya bahwa kita punya jalan-jalan nasional yang ada di Maluku ini sudah hampir rampung nah pertanyaannya adalah apa kerja kita, kita harus menaikan status mengusulkan untuk menaikan status jalan kita yang tidak mampu kita selesaikan dengan APBD itu, menjadi jalan Nasional itu harus dilakukan,” paparannya.

“Nah Komisi ini tidak diberi ruang bahkan saya sudah sampaikan resmi, kapan Bapeda menjelaskan soal Ambon New Port dan LIN itu ke DPRD secara resmi kapan, belum pernah,” kata Afifuddin.

Baca Juga  Tujuh Musisi Indonesia Ramaikan Festival Musik di Jepang

Afifuddin juga menekankan, jadi kalau Maluku ini ingin percepatan pembangunannya cabut moratorium untuk DOB khusus Maluku, itu yang paling penting karena kalau kita mengharapkan undang-undang daerah kepulauan yang sampai hari ini mandek.

Dirinya menayangkan, tau alasan mandeknya, alasan mandeknya ada di kementerian keuangan, karena kalau undang-undang itu ditetapkan itu ada alokasi anggaran. Misalnya undang-undang otonomi khusus di Papua itu total sekitar 2% alokasi transfer dana pusat ke masing-masing daerah itu dikasih ke Papua kalau 800 triliun itu maka Papua dapat 16 triliun, 1 Tahun di luar DAK, DAU dan sebagainya.

“Nah kalau kita disepakati 5 persen atau 0,8 persen atau berapa persen itu berapa lagi, negara harus menyiapkan uang yang diserahkan ke daerah-daerah kepulauan yang sudah disepakati dalam undang-undang itu selain DAK dan DAU itu problem-problem kita adalah konsep kita jelas kita kepung itu negara baru barang-barang bisa jalan,” tutup Afifuddin. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.