Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Sekiranya para penentu kebijakan publik di Maluku — provinsi dan kabupaten/kota — punya kebiasaan membaca literatur standar public policy, kerja manajerial pemerintahan dan pembangunan tidak sulit diabstraksi dan dikonseptualisasi sebagai dasar perumusan dan implementasi program-program yang memecahkan persoalan rakyat yang begitu pelik.
Sayangnya, tak banyak yang punya kebiasaan seperti itu. Tidak usah membaca literatur standar kebijakan publik, mungkin selama lima tahun menjabat, membaca Koran Kompas atau Majalah sekelas Tempo saja rasanya tidak pernah.
Sialan benaran kan? Bagaimana tidak! Saya percaya tak satu pun dari mereka yang tahu cara mengonversi RSUD Dr. Haulussy ke dalam bahasa kebijakan publik. Karena mereka mungkin tidak pernah membaca. RS itu yang konon dijadikan RS Rujukan, kalau dikonversi berarti “rumah sakit rakyat jelata”.
Jadi cermin “wajah” pengabdian gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD sebagai “representasi rakyat jelata” terlihat pada kondisi rumah sakit rujukan itu. Semakin baik rumah sakit dan manajamen pelayanannya, itu cermin wajah kepemimpinan mereka. Begitu juga sebaliknya.
Dalam satu bulan ini, saya jadi pasien di rumah sakit ini. Awalnya saya menolak dirawat di sini. Tetapi karena fasilitas yang diperlukan hanya ada di RS Haulussy, saya akhirnya menerima jadi pasien. Setelah sehari dirawat, saya akhirnya berubah sikap. Dari marah-marah, berubah menjadi simpati dan prihatin. Kondisi RS tak mencerminkan status sebagai rumah sakit rujukan.
