Oleh: Ahmadie Thaha, Kolumnis
Begitu Muhamad Qodari ditetapkan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, selagak menteri penerangan era Orde Baru, gebrakannya langsung terdengar seperti bunyi palu lelang di pasar algoritma: negara hendak merangkul “homeless media.”
Ya, homeless media. Sebuah istilah yang terdengar dramatis, seolah-olah ada gerombolan akun digital tidur di emperan TikTok sambil menggigil di bawah selimut engagement. Lantas ada yang nyeletuk, bukankah “homeless” itu artinya gelandangan?
Mereka tak punya newsroom, tak punya kantor redaksi, tak punya editor, kadang bahkan tak punya alamat tetap selain kolom bio dan tautan affiliate. Tapi mereka punya sesuatu yang kini lebih mahal dari gedung kantor bertingkat: perhatian publik.
Maka negara pun datang membawa lirikan, bahkan pelukan. Alasannya terdengar modern, progresif, bahkan akademis: rakyat sekarang tidak lagi membaca koran sambil menyeruput kopi pahit di beranda rumah.
Rakyat kini bangun tidur langsung membuka TikTok sebelum membuka mata sepenuhnya. Informasi tidak lagi dicari; informasi yang menemukan manusia. Algoritma menjadi tukang pos baru peradaban.
Di atas kertas, logika negara merangkul puluhan media tanpa rumah itu tampak masuk akal. Tetapi persoalan besar justru dimulai ketika negara terlalu tergoda pada reach, lalu lupa pada trust yang menjadi alas media.
