Sambut Idul Fitri, Komisi III Bahas Ketersediaan Stok Bahan Pokok

oleh -66 views
Link Banner

Porostimur.com Ambon: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri terlebih dalam masa penanganan penyebaran virus corona (covid-19), Komisi III DPRD Maluku melakukan rapat dengar pendapat dengan melibatkan mtra kerjanya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku, Kamis (30/4).

Saat berhasil dikonfirmasi wartawan, usai menghadiri rapat dimaksud, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Jeremias, mengatakan rapat lebih membicarakan persediaan dan stok bahan makanan, terlebih di saat Pemerintah Kota Ambon memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

”Pemerintah Kota Ambon akan mengusulkan apa yang disebut pembatasan sosial berskala besar. Dengan kesimpulan rapat tersebut bahwa stok kebutuhan pokok kita tersedia sampai enam bulan yang akan dating. Masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu terhadap kebutuhan pokok. Biro Ekonim juga menjelaskan bahwa inflasi kita memang sedikit terganggu. Kenapa disebut terganggu? Karena situasi dan kondisi kita saat ini terdampak covid-19 sendiri mempengaruhi seluruh masyarakat,” sapanya.

Baca Juga  Bingkisan perdana buat Novanto usai empat malam huni rutan KPK

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap hadir untuk kepentingan rakyat di daerah, khususnya terhadap tagihan-tagihan yang dilakukan oleh lishing kepada debitur.

Link Banner

Apalagi, akunya, Komisi III DPRD Maluku juga tadi membicarakan bahwa pada awal bulan Mei 2020 nanti, dapat dipastikan penerbitan surat edaran Gubernur Maluku untuk penundaan pembayaraan angsuran oleh para debitur yang menggunakan jasa keuangan pembiayaan.

”Tadi Komisi III DPRD sudah menyampaikan kepada Biro ekonomi Setda Maluku, agar segera berkordinasi dengan Karo Hukum untuk menerbitkan surat edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku sendri. Memang Komisi III sudah membuat rekomendasi kepada pimpinan Dewan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas. Tetapi, mendahului itu kami harus meminta Karo Ekonomi untuk segera koordinasi dengan Karo Hukum agar ada kepastian kepada para debitu,” tegasnya.

Baca Juga  7 Proses Taaruf, Cara Mendapatkan Jodoh Terbaik dalam Islam

Langkah dimaksud, tegasnya, bukan semata-mata bermaksud untuk membredel para lishing atau para lembaga jasa keuangan yang ada di Maluku. Apalagi seingatnya di Maluku ada 17 lembaga aset keuangan non bank dan selama ini sangat membantu masyarakat di Maluku.

”Karena di sektor-sektor kehadiran atau jasa keuangan non bank sangat membantu misalnya ojek online, pangkalan taksi online, taksi offline atau pangkalan. Itu sebabnya kami lakukan, agar lembaga pembiayaan atau yang kami maksudkan itu bisa memahami situasi kondisi para debitur yang ada di Ambon atau Maluku,” jelasnya.

Penerbitan surat dim,aksud, terangnya, bukan semata-mata untuk kepentingan para debitur, tetapi situasi dan kondisi yang serba mendadak menjadi tidak bagus.

Baca Juga  Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula Proses 17 Kades Ke Kejari Sanana

”Kami harapkan lembaga pembiyaan juga dapat memaklumi dan memahami kondisi para debitur mereka, tidak terkesan dikejar-kejar oleh para kolektor. Memang kami tahu bahwa memang ada yang membully kami, bahwa yang kami lakukan sepihak dan kami senang-senangnya saja tidak memikirkan para lishing. Tetapi sekali lagi kami tekankan ini kebijakan Presiden dan kami tindaklanjuti. Karena rakyat dan juga debitur para lishing ini, setiap waktu datang ke lembanga ini untuk meminta agar kami dapt perjuangkan mereka, sebab mereka tidak berusaha. Karena situasi covid itu sendiri yang memaksa harus stay di rumah sesuai anjuran pemerintah,” tutupnya. (liehu)