Namun, seluruh rujukan dan interpretasi tersebut merupakan bagian dari argumentasi FKM RMS dalam memperjuangkan klaim politik dan hukum mereka.
Dalam konteks tersebut, FKM RMS menyatakan bahwa perjuangan mereka dilakukan melalui jalur diplomatik dan hukum.
Mereka menyebut proses tersebut telah dijalankan sejak 2000 hingga sekarang melalui apa yang mereka sebut sebagai Pemerintahan Transisi Negara RMS, dengan FKM bertindak sebagai struktur politik yang mewakili klaim tersebut.
FKM RMS juga menegaskan bahwa perjuangan mereka dilakukan secara damai, bermartabat dan berdasarkan hukum internasional.
Mereka berharap permintaan maaf Pemerintah Belanda terhadap eks-KNIL asal Maluku menjadi pintu masuk bagi pembicaraan yang lebih luas mengenai masa depan Maluku Selatan.
FKM RMS Minta Prabowo dan Pemerintah Belanda Buka Dialog
Tidak hanya kepada Pemerintah Belanda, FKM RMS juga menyampaikan pesan langsung kepada Pemerintah Indonesia.
Dalam pernyataannya, mereka menilai masyarakat Maluku selama ini mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk apa yang mereka sebut sebagai praktik diskriminasi, eksploitasi sumber daya alam melalui berbagai proyek strategis nasional, kemiskinan struktural dan perubahan demografi di wilayah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur.
