Saniri Negeri Dan Tokoh Masyarakat Seith Tolak Pelantikan Nukuhehe Sebagai Raja

oleh -323 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Saniri Negeri Seith bersama tokoh masyarakat menolak pelantikan Rovi Ramli Nukuhehe pejabat negeri yang saat ini menjabat oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang akan dilaksanakan Senin 4 Oktober 2021 besok.

Demikian penjelasan Saman Nukuhali salah satu tokoh masyarakat Negeri Seith kepada wartawan dalam konfrensi pers peraturan yang digelar Sabtu (2/10/2021) di Ambon.

Menurutnya, Tokoh masyarakat dan Saniri Negeri Seith sudah menyurati Pemerintah Kabupaten Malteng dan komisi 1 DPRD Kabupaten agar mau mengambil sikap terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rovi.

Dijelaskan, Pejabat Negeri Seith sudah melakukan cara-cara kotor untuk memuluskan dirinya menjabat sebagai Raja Difinitif Negeri Seith.

Cara yang ditempuh oleh pejabat tersebut adalah peraturan negeri terkait mata rumah parentah yang disahkan oleh pejabat pemerintah negeri, merupakan satu proses yang terbalik. Seharusnya yang mensahkan Perneg tersebut adalah Saniri Negeri Seith, bukanlah pemerintah.

”Karena sesuai aturan yang mengesahkan adalah ketua dan Sekertaris Saniri negeri, yang mengetahui perundang-undang tersebut adalah pemerintah negeri, ini malah terjadi proses yang terbalik,” ujarnya.

Dijelaskan pejabat negeri telah mengambil langkah kotor untuk memuluskan langkahnya menuju ke pemerintahan difinitif, sebagaimana dalam rapat 5 September 2021, pada saat proses rapat pejabat menyatakan bahwa Saniri tidak berhak mensahkan Perneg.

Saman menjelaskan, langkah kotor yang diambil oleh pejabat tersebut karena pejabat tidak pandai berorganisasi.

Baca Juga  Seniman Tato Brasil Modifikasi Tubuhnya Agar Menyerupai Iblis

”Kenapa saya bilang dia tidak pandai berorganisasi, karena latar belakangnya dia hanya lulusan SMP,” tutur Saman.

Dijelaskan pula, untuk menerbitkan satu Perneg, harus dilakukan rapat di Saniri untuk membuat pengumuman bagi yang pernah menjabat sebagai raja untuk memasukan ke Saniri untuk disaring.

Selain itu sebelum melakukan pleno tertutup dilakukan pleno terbuka dengan menghadirkan seluruh tokoh masyarakat maupun tua-tua adat, serta menghadirkan dua tokoh intelektual yaitu dosen sospol yang merupakan anak negeri Seith, dan Birokrat pemerintahan, tetapi hal tersebut tidak pernah jalan.

Sampai saat ini langkah-langkah tersebut tidak pernah dilakukan bahkan rapat untuk membahas tidak pernah ada. Namun dengan merasa bangga pejabat mengatakan kalau peraturan Negeri Saniri tidak mempunyai hak.

”Sungguh naif, itulah orang dasar orang yang tidak pernah bersekolah, dan tidak tahu apa-apa berorganisasi, sehingga dia membeberkan kalau saya uang menghambat raja,” ujarnya kesal.

Menurutnya perneg tentang mata rumah parenta dinyatakan tidak sah menurut hukum karena menyalahi aturan main dan tidak di tanda tangani oleh ketua saniri, wakil ketua dan pejabat sengaja bermain mata untuk tidak mengangkat  ketua saniri yang baru karena wakil ketua bisa bermain mata dengan pejabat.

Ia menambahkan, informasi yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten Malteng akan melakukan pelantikan terhadap pejabat Negeri Seith, dengan demikian pemerintah kabupaten telah menaruh bom waktu di Negeri Seith.

Baca Juga  14 Calon Taruna AKPOL Polda Maluku Lolos Tahapan Berikut

”Yang saya takutkan peristiwa tahun 2002 terulang kembali ali sampai Negeri Seith itu terbakar,” katanya.

Selaku ketua Saniri yang diberhentikan secara tidak hormat yang sampai saat ini belum menerima SK pemberhentian mengakui sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh pejabat Negeri Seith yang telah melakukan proses terbalik karena belum pernah ada pembahasan yang dilakukan oleh Saniri.

Dirinya menjelaskan, kalau pejabat memecat dirinya dengan cara-cara kotor agar langkahnya untuk menjadi Raja Seith bisa berjalan mulus.

Menurut Saman, Hi. Abubakar maupun Hj Hasana tidak pernah menjadi raja, sedangkan Hi. Mahfudz menjadi raja dua kali tahun 1971 dan 1995 itu melalui  proses demokrasi bukan raja turunan ini namanya pembohongan publik dan langkah/cara kotor yang dilakukan pejabat untuk menjadi raja.

Hal yang sama juga disampaikan H Abdulah Hataul salah satu tokoh masyarakat Negeri Seith.

Menurutnya sebagai tokoh masyarakat, dirinya sangat menyesal dengan adanya penetapan dan pengesahan Peraturan Negeri, karena tidak pernah dilakukan pembahasan tetapi sudah ada penetapan.

Untuk itu pihaknya sudah menyurati beberapa pihak agar segera melakukan audens dengan pihak pejabat dan Saniri ,  namun tidak ada respon, malah informasi yang diperoleh dari pihak pejabat, bahwa senin akan dilakukan pelantikan terhadap raja divinitif.

Baca Juga  Masa Tanggap Darurat Gempa Maluku Diperpanjang Sampai 10 Januari 2020

”Kok surat kami yang baru masuk belum dibahas bisa langsung ada pelantikan, ini yang kami perlu tanyakan,” ujarnya.

Kalau itu ada pelantikan, menurutnya, berarti saat ini masyarakat Maluku Tengah hidup di jaman penjajahan.

Di tempat yang sama, Sahril Hatuina salah satu anggota Saniri Negeri Seith mengakui terkait dengan penetapan dan pengesahan Perneg, pihak Saniri belum pernah melakukan pembahasan.

Menurutnya, sampai saat ini wakil ketua Saniri belum pernah mengadakan pertemuan sekalipun. “Tidak ada pembahasan sekalipun kok tiba-tiba sudah ada undangan,” ujarnya.

Yang lucunya menurutnya, pada undangan tertanggal 5 pads perihal tercantum undangan rapat, barulah didalam isi undangan tertulis penetapan dan pengesahan Perneg

“Berarti didalam kop undangan saja sudah salah,  sebenarnya harus ada penetapan dan pengesahan,  kok kop tidak ada tetapi didalam baru tercantum penetapan dan pengesahan,“ ujarnya.

Dirinya sangat menyesalkan dengan kebijakan yang sudah diambil pejabat Negeri Seith pada saat rapat berjalan, karena didalam kebijakan tersebut pejabat menjelaskan kalau pemerintah yang mengambil keputusan. “Berarti kami sebagai Saniri tidak ada wewenang terhadap masyarakat,” tukasnya.

Untuk itu dari Saniri Negeri Seith menghimbau kepada pemerintah kabupaten untuk meninjau kembali penetapan dan pengesahan perneg tersebut.

Menurutnya, apabila tetap dilakukan maksimal akan terjadi keresahan di masyarakat. (keket)