Dijelaskan pejabat negeri telah mengambil langkah kotor untuk memuluskan langkahnya menuju ke pemerintahan difinitif, sebagaimana dalam rapat 5 September 2021, pada saat proses rapat pejabat menyatakan bahwa Saniri tidak berhak mensahkan Perneg.
Saman menjelaskan, langkah kotor yang diambil oleh pejabat tersebut karena pejabat tidak pandai berorganisasi.
”Kenapa saya bilang dia tidak pandai berorganisasi, karena latar belakangnya dia hanya lulusan SMP,” tutur Saman.
Dijelaskan pula, untuk menerbitkan satu Perneg, harus dilakukan rapat di Saniri untuk membuat pengumuman bagi yang pernah menjabat sebagai raja untuk memasukan ke Saniri untuk disaring.
Selain itu sebelum melakukan pleno tertutup dilakukan pleno terbuka dengan menghadirkan seluruh tokoh masyarakat maupun tua-tua adat, serta menghadirkan dua tokoh intelektual yaitu dosen sospol yang merupakan anak negeri Seith, dan Birokrat pemerintahan, tetapi hal tersebut tidak pernah jalan.
Sampai saat ini langkah-langkah tersebut tidak pernah dilakukan bahkan rapat untuk membahas tidak pernah ada. Namun dengan merasa bangga pejabat mengatakan kalau peraturan Negeri Saniri tidak mempunyai hak.
”Sungguh naif, itulah orang dasar orang yang tidak pernah bersekolah, dan tidak tahu apa-apa berorganisasi, sehingga dia membeberkan kalau saya uang menghambat raja,” ujarnya kesal.
