“Berarti didalam kop undangan saja sudah salah, sebenarnya harus ada penetapan dan pengesahan, kok kop tidak ada tetapi didalam baru tercantum penetapan dan pengesahan,“ ujarnya.
Dirinya sangat menyesalkan dengan kebijakan yang sudah diambil pejabat Negeri Seith pada saat rapat berjalan, karena didalam kebijakan tersebut pejabat menjelaskan kalau pemerintah yang mengambil keputusan. “Berarti kami sebagai Saniri tidak ada wewenang terhadap masyarakat,” tukasnya.
Untuk itu dari Saniri Negeri Seith menghimbau kepada pemerintah kabupaten untuk meninjau kembali penetapan dan pengesahan perneg tersebut.
Menurutnya, apabila tetap dilakukan maksimal akan terjadi keresahan di masyarakat. (keket)
