Untuk mengelola itulah akan direkrut 30 ribu SPPI alias Komcad. Jadi Komcad militernya dapat, pegawainya dapat, dan jaringan politiknya pun dapat.
Lalu, siapa yang menanggung gaji para SPPI ini? Ya jelas KDMP lewat Agrinas Pangan. Dan, ingat, semua beaya ini adalah hutang dari desa/kelurahan ke Himbara!
SPPI ini setidaknya harus mencari untuk Rp50 juta sebulan untuk mencicil hutang di Himbara yang besarnya Rp600 juta itu. Atau, mungkin tidak usah dicicil karena itu uang desa yang diambil paksa (karena tidak ada persetujuan). Tapi itu, secara legal, tetaplah uang desa — uang untuk memperbaiki jalan, saluran air, subsidi BPJS, dll.
Sebelum mereka ambil ini, beredar kabar bahwa dana desa banyak diselewengkan oleh aparat desa. Orang-orang ini tidak pernah atau pura-pura tidak tahu bahwa penggunaan dana desa itu pengawasannya ketat sekali. Rakyat desa bisa memberontak kalau RT-nya yang seharusnya dapat giliran dibeton jalannya, ternyata uangnya tidak ada karena dimakan Kades.
Tapi para Kades juga harus disalahkan. Masih ingat pada 2023? Mereka demo ke Jokowi minta masa jabatan Kades diperpanjang dari 5 menjadi 8 tahun dan bisa dipilih kembali. Aturan itu dengan mulus disetujui Jokowi — supaya capres dan cawapres (Si Samsul, anaknya sendiri) bisa terpilih. Dan, bum! Mereka menang 58%. Sekarang menyesal? Alih-alih dapat banyak, mereka harus makan karmanya!
