Namun, daya tahan politik juga tidak boleh dibangun melalui jalan pintas bernama politik uang. Praktik ini merupakan salah satu penyakit kronis demokrasi yang mengubah kedaulatan rakyat menjadi komoditas transaksi. Ketika suara diperjualbelikan, pemilih tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki hak menentukan masa depan, melainkan sebagai angka yang dapat dibeli. Kandidat yang mengeluarkan biaya politik besar pun berisiko memandang jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan, bukan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Di Maluku, persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh partai politik. Biaya politik yang semakin mahal dapat menciptakan tekanan untuk mengandalkan transaksi dalam memperoleh dukungan. Pada akhirnya, kompetisi gagasan tersingkir oleh kemampuan finansial, sementara masyarakat harus menanggung akibat ketika kekuasaan lebih sibuk mengembalikan ongkos politik daripada mengurus kepentingan publik. Golkar sebagai partai besar seharusnya memiliki keberanian untuk mengambil posisi yang jelas. Pendidikan politik, transparansi pembiayaan, rekrutmen kader berdasarkan kapasitas, dan penegakan disiplin organisasi harus menjadi bagian dari agenda kepemimpinan Umar Lessy.
