Di sinilah negara hukum menghadapi ujian yang tidak sederhana. Di satu sisi, kehormatan setiap orang, termasuk mantan presiden, wajib dilindungi dari fitnah dan pencemaran nama baik.
Di sisi lain, demokrasi juga menuntut adanya ruang pembuktian yang terbuka ketika suatu persoalan telah berkembang menjadi perhatian publik dan menyangkut syarat yang pernah digunakan untuk menduduki jabatan publik.
Kedua kepentingan itu sama-sama sah. Yang satu melindungi martabat manusia, yang lain menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itulah, persidangan ini sesungguhnya lebih besar dari sekadar perkara antara Joko Widodo dan dr. Tifauzia Tyassuma.
Apabila pada sidang berikutnya Jokowi benar-benar hadir membawa sendiri ijazah yang dijanjikan, itu akan menjadi perkembangan penting yang patut dicatat.
Bukan karena kehadiran tersebut otomatis mengakhiri seluruh perdebatan, melainkan karena untuk pertama kalinya polemik yang selama hampir dua tahun berputar di ruang publik benar-benar berpindah ke forum pembuktian yang disediakan negara.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya seorang terdakwa. Bukan pula semata-mata nama baik seorang mantan presiden. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara hukum menjawab keraguan publik melalui proses pembuktian yang adil.
