Porostimur.com, Labuha – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara mempertanyakan keseriusan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan delapan unit speed boat di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Pasalnya, laporan yang telah masuk sejak 2025 itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, meski proyek tersebut diduga merugikan keuangan negara.
Ketua SEMMI Malut Sarjan H Rivai, menilai pengadaan speed boat senilai Rp8 miliar itu bermasalah karena tidak dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan di wilayah kecamatan.
Speed Boat Tak Berfungsi, Diduga Rugikan Negara
Delapan unit speed boat yang diperuntukkan bagi layanan Puskesmas disebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Bahkan, satu unit yang diberikan kepada Puskesmas Obi dilaporkan tenggelam, sementara unit lainnya hanya menjadi pajangan tanpa fungsi operasional.
“Bahkan Kepala Puskesmas Kayoa Barat juga mengakui speed itu tidak bisa digunakan, lalu dalil apalagi yang dipakai untuk membohongi publik,” ujar Sarjan, Sabtu (13/6/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Asiyah Hasym, sebelumnya mengklaim bahwa speed boat tersebut masih dapat digunakan.
