Oleh: Khairuz Salampessy, Pegiat lingkungan
Kabupaten Seram Bagian Barat hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan mendasar yang menghambat arah pembangunan wilayah. Sengketa pertanahan, ketidakjelasan tapal batas desa, serta tata kota yang tidak ideal membuat sejumlah program strategis daerah sulit berjalan secara efektif. Pada titik ini, semboyan daerah “Saka Mese Nusa” yang berarti “jaga dan pertahankan pulau” sering terdengar begitu megah, meskipun realitas di lapangan masih jauh dari makna yang ingin dijaga.
Salah satu contoh paling mencolok adalah lokasi Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang berada cukup jauh dari pusat kota Piru. Jarak yang tidak dekat ini membuat mobilitas pemerintahan menjadi tidak praktis. Waktu tempuh yang panjang dari kantor DPRD menuju pusat pelayanan pemerintahan di Piru menyebabkan proses koordinasi, konsultasi, hingga pelayanan publik berjalan kurang efisien. Padahal, kantor perwakilan rakyat semestinya berada pada titik yang mudah dijangkau dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
Sedangkan, jika melihat dinamika pertumbuhan wilayah, Kecamatan Kairatu justru berkembang jauh lebih pesat dibandingkan Piru sebagai ibukota kabupaten. Kairatu tumbuh sebagai pusat ekonomi yang hidup perdagangan lebih ramai, aktivitas masyarakat lebih padat, dan perputaran barang serta jasa lebih signifikan. Sementara itu, Piru belum mampu mengokohkan diri sebagai pusat gravitasi ekonomi maupun sosial. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa arah pembangunan wilayah belum disusun berdasarkan potensi pertumbuhan yang nyata di lapangan.
