Masalah semakin kompleks karena di banyak titik, batas wilayah antar desa, dusun, dan bahkan tanah-tanah marga belum memiliki kejelasan hukum. Sengketa pertanahan terus bermunculan, sering kali melibatkan perorangan, kelompok marga, atau desa. Konflik tersebut menghambat pembebasan lahan, menunda proyek infrastruktur, dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan investasi. Tanah yang seharusnya menjadi dasar pembangunan malah berubah menjadi sumber perselisihan.
Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Bukan hanya sebagai penyelesaian konflik, tetapi sebagai pengarah utama dalam membangun kepastian ruang. Penetapan dan penegasan batas wilayah, penyusunan rencana tata ruang yang aplikatif, serta penataan ulang fungsi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan.
Kabupaten Seram Bagian Barat membutuhkan penataan struktural yang serius. Tanpa kepastian batas dan arah tata ruang yang jelas, pembangunan akan terus tersendat. Namun dengan fondasi ruang yang tertata, daerah ini memiliki peluang untuk menata ulang pusat pelayanan publik, memperkuat fungsi Piru sebagai ibukota, dan menyelaraskan pertumbuhan wilayah dengan potensi ekonomi yang sebenarnya. (*)
