Persoalan tersebut kemudian diperkuat dengan temuan lain terkait administrasi pengelolaan keuangan.
BPK menemukan Bendahara Pengeluaran tidak menyusun Buku Kas Umum (BKU), buku panjar maupun laporan belanja penggunaan UP Tahun Anggaran 2024.
Kondisi tersebut dalam LHP dikaitkan dengan belum dapat digunakannya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Catatan Manual dan Excel Berbeda
Auditor juga menemukan adanya perbedaan antara catatan manual yang tersimpan di telepon genggam bendahara dengan data yang tercantum dalam lembar kerja Microsoft Excel.
Perbedaan pencatatan tersebut menimbulkan persoalan mengenai keandalan dan akurasi administrasi transaksi keuangan yang dikelola.
Tidak hanya itu, BPK juga menemukan sejumlah nota kosong yang belum diisi dan belum ditandatangani.
Bahkan, terdapat bundel buku nota kosong yang telah dibubuhi cap toko dan disimpan di lemari serta laci meja Bendahara Pengeluaran.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena dokumen transaksi merupakan bagian penting dalam proses pertanggungjawaban penggunaan uang daerah.
BPK menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan tata kelola administrasi keuangan serta berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dalam proses pertanggungjawaban belanja apabila tidak segera diperbaiki.
