GMANI: Bukan Sekadar Kesalahan Administrasi
Menanggapi temuan tersebut Handy Pasanehu dari GMANI Maluku meminta Bupati SBB tidak melihat persoalan itu semata-mata sebagai kesalahan administratif.
Kepada Porostimur.com, Sabtu (22/8/2026), Handy mengatakan temuan BPK di lingkungan Setda harus menjadi momentum bagi Pemkab SBB untuk mengevaluasi sistem pengawasan sekaligus kepemimpinan birokrasi.
“Bupati harus berani melakukan evaluasi terhadap Sekda. Temuan BPK di lingkungan Setda bukan persoalan kecil karena menyangkut tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jika kepemimpinan birokrasi tidak mampu memastikan administrasi berjalan sesuai aturan, maka evaluasi hingga pergantian Sekda harus dipertimbangkan,” tegas Handy.
Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi pemerintahan dan tata kelola administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, persoalan yang ditemukan BPK di lingkungan Setda, menurut GMANI, tidak boleh berhenti pada penyelesaian administratif di tingkat bendahara.
Minta Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti
GMANI juga meminta Pemkab SBB segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK serta memastikan dokumen pertanggungjawaban keuangan dapat dilengkapi sesuai ketentuan.
“Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang. Pemerintah daerah harus memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat pengendalian internal dan memastikan setiap rupiah uang daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Handy.
