“Karena perselisihan dan perpecahan internal, Uni Eropa saat ini tidak dapat memenuhi tugas ini,” demikian pernyataan tersebut.
Pemerintah Slovenia mengutuk penolakan akses kemanusiaan tersebut, dengan mengatakan: “Hasilnya memalukan: orang-orang di Gaza sekarat karena bantuan kemanusiaan secara sistematis ditolak. Mereka sekarat di bawah reruntuhan, tanpa akses ke air minum, makanan, dan layanan kesehatan dasar.”
“Ini adalah penolakan total terhadap akses kemanusiaan dan pencegahan yang disengaja terhadap kondisi dasar untuk bertahan hidup. Dalam keadaan seperti itu, adalah kewajiban setiap negara yang bertanggung jawab untuk bertindak, meskipun ini berarti mengambil langkah lebih maju dari yang lain.”
Disebutkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan beberapa langkah nasional lagi terhadap pemerintah Israel saat ini, “yang tindakannya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional,” dalam beberapa minggu mendatang.
Keputusan Slovenia ini didasarkan pada pengakuan sebelumnya atas kenegaraan Palestina pada tahun 2024 dan menyusul larangan masuk baru-baru ini terhadap dua menteri sayap kanan Israel yang dituduh menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Hal ini menggambarkan pendekatan Slovenia yang semakin proaktif dalam menangani isu-isu terkait hak asasi manusia dan hukum internasional dalam konflik tersebut.
