Soal Ambon New Port, Warga 3 Dusun di Negeri Waai Tuntut Pemprov Maluku Transparan

oleh -443 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Masyarakat Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku guna meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku agar transparans soal mega proyek Ambon New Port yang akan dibangun di negeri tersebut.

Warga menilai pemerintah Maluku tidak transparan terkait mega proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port. Bahkan menurut warga, Pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah melakukan konsultasi dengan masyarakat di Negeri Waai.

Lantaran itu masyarakat Negeri Waai yang berasal dari tiga dusun, yakni: Dusun Ujung Batu, Dusun Batu Naga dan Dusun Batu Dua meminta agar pemerintah provinsi dapat melihat hal ini.

“Sejauh mana hasil konsultasi dari pemerintah Provinsi Maluku dengan masyarakat Waai Maluku Tengah,” kata Kuasa hukum warga, Imanuel Risto Masela kepada awak media di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku, Selasa (21/9/2021).

Risto menjelaskan, dalam hal proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mestinya sudah ada kepastian bagi masyarakat proses pergantian, atau ganti rugi dimana sudah ada tempat-tempat di relokasi atau ditempatkan.

Baca Juga  DPRD Setujui Dua Raperda usulan Pemprov Maluku

“Sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah provinsi soal ganti rugi dan relokasi. tiba tiba sudah ada rencana peletakan batu pertama, kan kacau ini,” tukas Risto.

“Kami harap pemerintah harus hadir memberikan kepastian, khususnya tiga dusun ini supaya mereka tahu, sejauh mana pemerintah melihat hak-hak warga ketiga dusun ini,” jelasnya.

Risto bilang, untuk pelepasan hak dari masyarakat kepada pemerintah mestinya dipenuhi dengan ganti rugi. Namun sampai saat ini belum ada proses itu.

“Sejauh mana pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan masyarakat untuk tiga dusun ini,” ujar Risto.

“Masyarakat tidak pernah diinformasikan bahwa rumah dan kebun mereka akan dibangun megaproyek di situ,” imbuhnya.

Baca Juga  Warga Resah Dengan Kapal Andon, DPRD Meminta Gubernur Hentikan SIPI Sementara Waktu

Andi Fachriani Firmansyah, salah satu warga Negeri Waai menjelaskan, pemerintah provinsi belum pernah melakukan konsultasi maupun sosialisasi terkait proyek Ambon New Port secara transparansi kepada masyarakat.

“Masyarakat maunya, ada sosialisasi dan transparansi, terkait lahan kepemilikan kita yang akan dipakai, pada mega proyek Ambon New Port dan LIN. Saya kira wacana yang dikemukakan media bahwa bukan November akan diadakan peletakan batu pertama, namun yang terjadi di masyarakat sebaliknya pemerintah tidak melihat masyarakat,” ujarnya.

Firmansyah menyayangkan sikap pemerintah Maluku yang bertindak seolah tanah-tanah tersebut merupakan tanah kosong yang Tak berpenghuni.

“Kenapa kita disisihkan, kita kan punya hak tanah ini kita beli, kenapa tidak ada permisif, apakah kita bukan warga negara Indonesia apakah kita bukan bagian dari wilayah Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga  Sahuburua : Pesparani harus sukses diselenggarakan

Firmansyah menambahkan, warga hanya menuntut haknya atas lahan yang akan dipakai pemerintah.

“Kami minta pemerintah transparan. Kami tidak menolak proyek pemerintah. Kemarin ada proyek PLTU kami berikan tanah kami malah ada hak-hak kami yang tidak dipenuhi. Jadi kami minta jangan terulang lagi,” tutupnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.