Porostimur.com, Ternate – Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) kembali menegaskan komitmennya mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui dialog publik bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek APBD Provinsi oleh Kerabat Gubernur Maluku Utara” yang digelar sebagai ruang penyampaian kritik sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua FPPPMU Arsad Sangaji, yang membuka dialog tersebut mengatakan forum itu bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan menjadi bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurut Arsad, Maluku Utara lahir dari semangat keadilan, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, maupun etika.
“Provinsi Maluku Utara lahir dari semangat keadilan, pemerataan, dan keberpihakan terhadap rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administrasi. Kritik yang disampaikan melalui forum ini merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin dalam negara demokrasi,” tegas Arsad.
Forum Kritik, Bukan Penghakiman
Dialog dipandu oleh Dr. Faisal Malik yang menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, maupun pihak tertentu atas dugaan monopoli proyek daerah.
Menurutnya, forum tersebut merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Dalam perspektif demokrasi modern, kritik dan pengawasan publik merupakan syarat utama lahirnya pemerintahan yang sehat. Forum ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan mendorong adanya klarifikasi, transparansi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara,” ujarnya.
Dialog menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Hendra Karianga dan Dr. Azis Hasyim, yang membedah persoalan dari perspektif hukum tata negara dan kebijakan publik.
Dr. Hendra Karianga menilai terdapat sejumlah kebijakan yang dinilai memunculkan indikasi konsentrasi pengelolaan proyek APBD kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Jika dugaan tersebut terbukti, menurutnya, kondisi itu bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, meritokrasi, dan asas good governance.
“Negara hukum tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Setiap kebijakan publik harus tunduk pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum,” katanya.
FPPPMU Siapkan Somasi
Sementara itu, Dr. Azis Hasyim menyoroti substansi Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31 Tahun 2025 yang dinilai perlu ditinjau kembali karena berpotensi membuka ruang terjadinya pemusatan akses terhadap proyek-proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, setiap regulasi daerah tidak cukup diuji dari sisi legal formal, tetapi juga harus dinilai dari aspek etika pemerintahan serta dampaknya terhadap terciptanya pembangunan yang adil dan inklusif.
Sebagai tindak lanjut hasil dialog, FPPPMU menyatakan akan melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai permintaan resmi agar pemerintah memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap berbagai dugaan yang berkembang di ruang publik.
FPPPMU menegaskan somasi tersebut merupakan mekanisme hukum yang sah dan bukan bentuk penghakiman terhadap pemerintah daerah.
“Somasi bukanlah vonis. Ini adalah instrumen hukum agar pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga,” demikian penegasan FPPPMU.
FPPPMU menilai pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang menutup diri terhadap kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjawab setiap kritik dengan data, argumentasi, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diuji melalui mekanisme hukum dan ruang dialog sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
(Keket)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
