Porostimur.com, Piru – Desakan agar tata kelola Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya dievaluasi secara menyeluruh kembali menguat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Muhammad Fahrul Kaisuku meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak sekadar melihat persoalan keuangan perusahaan, tetapi membuka secara transparan seluruh rantai pengelolaannya.
Sorotan itu mencakup dugaan utang perusahaan yang mencapai Rp17,8 miliar, pengelolaan sumber penerimaan, penggunaan anggaran, hingga kualitas pelayanan penyeberangan lintasan Waipirit–Hunimua.
KNPI SBB juga menyoroti kondisi Kapal Feri Tanjung Kuako yang dikeluhkan pengguna jasa karena kebersihan dan fasilitasnya dinilai belum memberikan kenyamanan yang layak.
Muhammad Fahrul Kaisuku, mengatakan persoalan Panca Karya tidak semestinya berhenti pada angka utang yang tercatat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara menyeluruh bagaimana perusahaan daerah tersebut dikelola, termasuk sistem penerimaan, pemanfaatan aset, operasional kapal hingga penggunaan pendapatan perusahaan.
“Kalau benar perusahaan daerah yang menjalankan fungsi strategis di sektor penyeberangan memiliki utang hingga belasan miliar rupiah, maka pemerintah tidak cukup hanya melihat angka utangnya. Yang harus dibuka adalah bagaimana tata kelola perusahaan itu berjalan, bagaimana sistem pendapatannya dikelola, serta apakah seluruh potensi penerimaan daerah sudah dimanfaatkan secara maksimal,” kata Fahrul.
