“Jika tidak ada laporan tentang bendungan, lalu mengapa tim membuat RAB Irigasi Perkumpian Desa Waimital Tahun 2026 yang sangat detail?” ujarnya.
Menurut Gerard, kritik tersebut bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang negara.
Ia meminta Pemkab SBB menjelaskan secara terbuka dasar teknis pembangunan 11 sumur bor, termasuk kajian kebutuhan air, kondisi bendungan yang telah tersedia serta alasan sumur bor dipilih dibandingkan normalisasi atau pengerukan bendungan.
Bupati Diminta Buka Dasar Kebijakan
Gerard juga meminta Bupati SBB memberikan penjelasan mengenai status kebijakan pembangunan 11 sumur bor tersebut.
Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah pembangunan tersebut merupakan kebijakan yang telah disetujui pemerintah daerah dan apa dasar teknis yang melatarbelakanginya.
“Apakah Bapak menyetujui kebijakan ini? Jika iya, mengapa memilih sumur bor yang mahal sementara pengerukan bendungan perlu dikaji sebagai alternatif?” katanya.
Pertanyaan tersebut, kata dia, bukan sekadar mengenai besarnya anggaran.
Lebih jauh, publik ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD yang dialokasikan untuk sektor pertanian benar-benar menjawab kebutuhan petani dan memberikan manfaat yang terukur.
