Tak Sesuai Juknis, Anggota DPRD Halsel Minta Pembangunan Huntap Dipending

oleh -310 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Khumein Kiat meminta kepada Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik, agar  pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk warga masyarakat Gane dipending sementara waktu.

Seperti yang diketahui kata Humein Kiat,  pada tanggal 31 Desember tahun 2019 lalu saat pencairan awal dana Huntap dan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BPBD di sampaikan langsung oleh Daud Djubedi yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPBD Halsel bahwa warga masyarakat penerima bantuan korban gempa Hunian Tetap (Huntap) siap terima kunci.

Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pembangunan Huntap tidak sesui juknis dan petunjuk pelaksanaan yang disampaikan oleh pihak BNPB. Akibatnya, pembangunan Huntap Gane hingga saat ini masih menyisakan sejumlah masalah.

Soal penerapan pelaksanaan teknis ucap Mein, sudah semestinya dilakukan pihak BPBD karena pembangunan Huntap ada juknis langsung dari BNPB dan sumber anggarannya juga dari BNPB.

“Dalam Juknis pembangunan Huntap  harus menggunakan aplikator, namun ternyata dalam pelaksanaan, aplikatornya menjadi hak penuh BPBD,” ungkap Khumein Kiat dengan Nada Geram, Jumat (6/8/2021) kemarin.

Baca Juga  Coldplay Takut Dipenjara Usai Rilis Album Baru

Politisi PKS itu menambahkan, semestinya  pihak BPBD harus menjadi fungsi kontrol sama halnya dengan pihak DPRD dan  pelaksaan tekhnisnya oleh aplikator. BPBD juga harus mengikuti juknis dengan menawarkan kepada warga soal bentuk rumah, bukan melaksanakan apa yang menjadi kemauan BPBD.

Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa, di awal konsultasi, laporan yang disampaikan pihak BPBD sebanyak 303 rumah yang sudah dibangun dan skarang laporannya sudah mencapai 405 dari 1201 rumah kepala keluarga  (kk), dan yang belum terbangun sekitar kurang lebih 700 Rumah.

Dirinyapun membeberkan bahwa soal Huntap Gane tidak ada proses tender, namun ia mengaku heran dan mempertanyakan bagaimana mungkin tidak ada tender dan  harus ada adendum pertama dan adendum kedua serta adendum ketiga.

Baca Juga  Rapat dengan Walikota Ambon, Warga Ongkoliong Tagih Janji Bantuan

Sebab itu, dirinya bersama seluruh komisi III memohon agar Bupati Halmahera Selatan lebih jelih melihat permalsahan Huntap Gane.

“Dengan segala hormat, kami minta Bupati Halmahera Selatan harus sesegara mungkin menyelesaikan permasalahan Huntap yang ada di Gane dan jika perlu dihentikan sementara waktu hingga aplikator dihadirkan di depan warga sesui hasil konsultasi pihak Komisi III ke BNPB. “Masalah Huntap Gane adalah masalah kita bersama, duka warga Gane juga duka kita bersama,” cetusnya lagi.

Sementara itu Kepala BPBD Halsel, Abu Karim Latara, saat dikonfirmasi media pers, Jumat (6/8/2021) mangatakan, kaitan dengan Huntap  pihaknya komitmen seperti biasa dan pelaksanaan teknis di lapangan tetap mengacu pada Juknis dari BNPB.

Baca Juga  Lagu 'Raja Singa' Donny Verdian, Hadiah HUT ke-75 RI dari Maria Catarina Sumarsih untuk Presiden

Dirinya menambahkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan oleh aplikator dan bukan pihak BPBD sesui dengan kontrak masyarakat dan pihak Aplikator. Abu Karim mengatakan pihak BPBD  hanya pada batas fungsi kotrol pelaksanaan.

“Pelaksanaan di lapangan oleh aplikator dan bukan BPBD, hanya saja memang ada sedikit keterlambatan, akan tetapi keterlambatan tersebut bukan kita buat-buat saya sendiri bahkan terus mendesak pihak aplikator agar pelaksanaan kegiatan di lapangan terus berjalan,” jelasnya.

Latara juga menambahkan bahwa faktor keterlambatan disebabkan karena pembuatan Rumah Tahan Gempa  (RTG) di buat di Jakarta setelah itu dikirim ke Surabaya, baru dibawa ke Maluku utara.

Latara juga bilang, ada hambatan datang yang namanya Covid-19 sehingga harus lock down dan PPKM sehingga hal itu disebabkan ada pembatasan pekerjaan di sana. (adhy)

No More Posts Available.

No more pages to load.