Politisi PKS itu menambahkan, semestinya pihak BPBD harus menjadi fungsi kontrol sama halnya dengan pihak DPRD dan pelaksaan tekhnisnya oleh aplikator. BPBD juga harus mengikuti juknis dengan menawarkan kepada warga soal bentuk rumah, bukan melaksanakan apa yang menjadi kemauan BPBD.
Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa, di awal konsultasi, laporan yang disampaikan pihak BPBD sebanyak 303 rumah yang sudah dibangun dan skarang laporannya sudah mencapai 405 dari 1201 rumah kepala keluarga (kk), dan yang belum terbangun sekitar kurang lebih 700 Rumah.
Dirinyapun membeberkan bahwa soal Huntap Gane tidak ada proses tender, namun ia mengaku heran dan mempertanyakan bagaimana mungkin tidak ada tender dan harus ada adendum pertama dan adendum kedua serta adendum ketiga.
Sebab itu, dirinya bersama seluruh komisi III memohon agar Bupati Halmahera Selatan lebih jelih melihat permalsahan Huntap Gane.
“Dengan segala hormat, kami minta Bupati Halmahera Selatan harus sesegara mungkin menyelesaikan permasalahan Huntap yang ada di Gane dan jika perlu dihentikan sementara waktu hingga aplikator dihadirkan di depan warga sesui hasil konsultasi pihak Komisi III ke BNPB. “Masalah Huntap Gane adalah masalah kita bersama, duka warga Gane juga duka kita bersama,” cetusnya lagi.
