Dikutip dari The Guardian pada Selasa (23/7/2019), para pejabat PBB berencana mengunjungi kapal terkait pekan ini, untuk menilai skala kerusakannnya.
Lowcock mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa organisasinya telah merencanakan untuk meriset keadaan kapal itu, namun timnya ditolak oleh pemerintah setempat dan menolak memberikan izin yang diperlukan.
Meskipun awalnya militan Houthi di wilayah itu menawarkan bantuan untuk penyelesaian kapal itu, namuan Lowcock mengatakan para pejabat Houthi terus menunda setiap langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
Pemimpin Houthi sebelumnya telah menyerukan akan memberika izin untuk mengevakuasi kapal yang bernilai hampir USD60 juta. Namun, sanksi internasional yang dijatuhkan kepada negara itu membuat pemerintah enggan memberikan izin rencana itu.
Koalisi Saudi di Yaman menggunakan masalah kapal tanker itu untuk mengkritik pemerintah. Sejak perang sipil dimulai pada 2015, dua badan pemerintah bersaing untuk legitimasi Yaman, meskipun koalisi Saudi yang mendapat pengakuan internasional.
Konflik telah membuat Yaman ke salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia, menurut PBB dan kelompok hak asasi. Lebih dari 14 juta orang bergantung dengan bantuan internasional. (red)
