Tersandung Hukum, AH Masih Dijatahi Proyek Pemkab Buru

oleh -108 views
Link Banner

@Porostimur.com | Namlea : Ternyata kasus kontraktor AH dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru ini, seolah merupakan arahan dari atas.

Pasalnya, kontraktor yang menyandang predikat tersangka oleh KPK ini justru menerima jatah 2 jatah pekerjaan fisik oleh Pemkab Buru yakni proyek jalan menuju Air Terjun Desa Bara, Kecamatan Waplau senilai Rp. 4,38 milyar dan pekerjaan pembangunan jalan tanah di ruas Waetabi-Waegrahi senilai Rp. 3,14 milyar.

Mirisnya lagi, penjatahan dimaksud terindikasi tanpa melalui tender alias penunjukan langsung (PL).

Sisi ironi lainnya dari pekerjaan yang dilaksanakan AH, ternyata dalam pembangunan jalan menuju air terjun Teluk Bara menggusur lahan masyarakat sepanjang 3 km yang berisisikan 1.600 pohon tanpa adanya proses ganti rugi.

Link Banner

Tentang belum adanya proses ganti rugi lahan dan tanaman ini pun dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Buru, Shifa Alatas, saat berhasil dikonfirmasi wartawan.

Menurutnya, masalah ganti rugi sudah dibahas DPRD Buru, dengan kewenangan ganti rugi tanaman akan dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Baca Juga  Warga Tengah-tengah sambut Kubah Masjid dan Tiang Alif

Namun saat disinggung soal fisik proyek yang tidak berkualitas dan kini banyak sisi jalan aspal sudah mulai terkelupas, ia pun langsung memanggil PPTK, Ny Zulfani Rumalutur, agar menjelaskannya.

Apalagi salah satu materi yang ditanyakan tentang lapisan paling bawah jalan tidak dipasangi batu berukuran besar, namun hanya menggunakan batu mangga.

Menurut Rumalutur, proyek jalan menuju Air Terjun Desa Teluk Bara ini diumumkan pelelangannya secara terbuka melalui Lelang Proyek Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Buru.

Dimana, oleh Pokja ditunjuk pemenang dan pelaksana proyek adalah PT Kobi Indah Sejahtera (PT KIS), milik Haji Ode Hainudin di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

”Yang kerja Pak Alfred. PT Kobi hanya dipinjam bendera,” ujarnya.

Diakuinya, pihaknya hanya menerima hasil bersih karena penunjukan dilakukan oleh Pokja pada UPL.

”Ya Pak Alfred yang kerja,” tegasnya.

Baca Juga  Dua Tahun Warga Kampung Siwang Ambon Rindukan Air Bersih

Meskipun tidak tahu tentang proses penunjukan dimaksud, akunya, dirinya hanya mengetahui bahwa PT KIS milik Haji Ode Hainudin yang keluar sebagai pemenang lelang.

Bahkan saat kontrak kerja dibuat, tegasnya, Direktur PT KIS, Haji Ode Hainudin datang sendiri.

Keterlibatan Alfred ini, diketahui olehnya saat aktifitas proyek berjalan di lapangan dimana seluruh alat berat yang ada di lapangan milik Alfred.

Sementara Pejabat Pembuat Tenis Kebijakan (PPTK) proyek jalan Waetabi-Waegrahi, Hasan Wael,ST, yang berhasil dihubungi wartawan juga membenarkan proyeknya ditangani AH.

Mirisnya, akunya, proyek tanpa lelang terbuka dan hanya dilakukan penunjukan langsung oleh Pokja UPL, Helmy Tiakoly dan kawan-kawan.

Dimana, penunjukan langsung disesuaikan dengan SK Bupati Buru yang menerangkan terjadinya Bencana Alam di ruas jalan tersebut pada tahun 2017 silam.

Atas kondisi itu, tegasnya, dirinya begitupun atasannya Shifa Alatas, pernah dipanggil ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru.

Dimana, keduanya diminta membawa dokumen proyek, namun hanya ditanyai jaksa yang diperkenalkan sebagai tim dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Baca Juga  Anggaran Covid Halsel Rp38 Milyar, Satgus Kecamatan Obi Belum Terima Sepeserpun

”Mereka hanya tanya-tanya di Kantor kejaksaan Namlea.Tapi tidak ke lokasi proyek waktu beta ajak untuk melihat langsung ke sana,” jelasnya.

Sementara Ketua Pokja Unit Lelang Proyek (ULP) Dinas PUPR Kabupaten Buru, Helmy Tiakoly, membantah tegas adanya kong kali kong antara dirinya dengan dengan kontraktor berinisial AH itu.

Apalagi, posisi Tiakoly saat ini sebagai Kepala Bina Marga sekaligus Pokja ULP yang sebelumnya diisi Hasal Wael.

Muncul kesan Tiakoly mengamankan proyek berdasarkan arahan dari atas.

Menurutnya, proyek tanpa tender yang dikerjakan AH sudah sesuai karena ada SK Bupati Buru.

Untuk lebih jelasnya, tegasnya, para wartawan diminta mengkonfirmasikannya kepada PPTK, Hasan Wael,ST.

”Itu hanya isu. Tidak benar ada komitmen fee proyek,” pungkasnya. (red)