Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Majalah The Economist bukan media sembarangan. Ia tidak menulis dengan emosi jalanan, tidak pula dengan kemarahan aktivis yang dituduh oposisi. Ia menulis dengan bahasa dingin pasar, bahasa investor, bahasa dunia internasional yang mengukur sebuah negara dari stabilitas ekonomi, kredibilitas fiskal, dan watak kekuasaannya.
Ketika majalah itu sampai memakai frasa too spendthrift and too authoritarian—terlalu boros dan terlalu otoriter—maka yang sedang berbicara bukan sekadar opini politik, melainkan alarm kepercayaan global.
Dalam edisi 14 Mei 2026, The Economist menurunkan laporan yang nyaris terdengar seperti lonceng darurat bagi Indonesia. Judulnya telanjang dan keras: Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy.—Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi.
Subjudulnya bahkan lebih menghantam: Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian—Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter.
Frasa semacam itu dalam tradisi jurnalistik Inggris bukan umpatan sembarangan. Itu adalah penilaian politik yang sangat keras. Sebuah penanda bahwa dunia internasional mulai memandang Indonesia bukan lagi sebagai demokrasi muda yang menjanjikan, melainkan negeri yang sedang bergerak menuju kombinasi berbahaya: populisme fiskal dan sentralisasi kekuasaan.
