Nasionalisme ekonomi menuntut keberanian struktural: membangun industri nasional yang mandiri, memperkuat kelas produktif domestik, mengurangi ketergantungan pada rente dan impor, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan oligarki.
Sedangkan populisme ekonomi lebih membutuhkan panggung, simbol, dan efek psikologis sesaat.
Ia menyukai program besar yang mudah dipahami publik. Ia membutuhkan retorika tentang negara kuat dan pemimpin perkasa. Tetapi sering kali tidak cukup disiplin membangun fondasi jangka panjang yang konsisten.
Di titik itu, Prabowonomics tampak belum cukup kokoh sebagai nasionalisme ekonomi, tetapi terlalu riuh untuk sekadar disebut administrasi teknokratis. Ia bergerak di wilayah populisme: membutuhkan tepuk tangan publik, namun belum selesai merumuskan bangunan gagasannya sendiri.
Dan di tengah kabut definisi itulah Fahri Hamzah tampil sebagai penerjemah ideologis kekuasaan. Ia memperlakukan Prabowonomics—sebuah istilah yang masih kabur, cair, dan belum memiliki fondasi teoritik yang mapan—seolah-olah telah berdiri sebagai mazhab besar yang siap berhadapan dengan neoliberalisme global.
Padahal neoliberalisme bukan sekadar slogan ekonomi yang lahir kemarin sore. Ia dibangun puluhan tahun oleh jaringan pemikiran, universitas, lembaga riset, dan institusi internasional.
