Hilirisasi bahkan bukan barang baru. Ia sudah dijalankan sejak era Joko Widodo. Intervensi negara dalam ekonomi juga bukan penemuan baru. Subsidi, proyek strategis, dan dominasi negara pernah menjadi wajah pembangunan sejak era Soeharto.
Karena itu terasa terlalu dini—bahkan terlalu berlebihan—untuk menyebut semua itu sebagai kelahiran mazhab ekonomi baru.
Di titik ini, istilah Prabowonomics tampak lebih dekat pada suasana politik ketimbang disiplin pemikiran. Dan mungkin memang di situlah letak persoalannya.
Tampaknya yang sedang berlangsung bukan benar-benar pertarungan antara dua mazhab ekonomi besar, melainkan perang narasi yang dibesarkan seolah-olah sedang terjadi benturan peradaban ekonomi dunia.
The Economist membesar-besarkan ancaman populisme nasionalistik Indonesia. Sementara para pembela kekuasaan membesar-besarkan keberadaan mazhab baru bernama Prabowonomics.
Padahal di balik semua retorika itu, Indonesia masih berdiri di ruang yang sama: tetap membutuhkan investasi asing, tetap bergantung pada pasar global, tetap akrab dengan oligarki ekonomi, dan tetap belum memperlihatkan perubahan mendasar dalam struktur kepemilikan maupun distribusi kesejahteraan.
Karena itu, menyebut arah ekonomi hari ini sebagai “nasionalisme ekonomi” pun sesungguhnya masih problematis.
