Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Ketika majalah The Economist menurunkan tulisan berjudul “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, is On a Risky Path”—Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia, Sedang Menempuh Jalan Berisiko—dan “Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy”—Presiden Indonesia Sedang Membahayakan Ekonomi dan Demokrasi—reaksi di dalam negeri segera menyerupai alarm ideologis.
Kritik itu dianggap bukan sekadar pembacaan ekonomi, melainkan serangan terhadap arah baru Indonesia di bawah Prabowo Subianto.
Lalu muncullah istilah yang belakangan terdengar megah: Prabowonomics. Istilah itu dipertahankan dengan penuh semangat oleh Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) di Kabinet Merah Putih—Kompas.id, 19 Mei 2026.
Dalam pembelaannya, kritik The Economist diposisikan sebagai benturan dua dunia: neoliberalisme Barat versus nasionalisme ekonomi Indonesia. Seolah-olah republik ini sedang melahirkan sebuah mazhab ekonomi baru yang hendak menantang kitab suci pasar bebas.
Narasinya terdengar heroik. Indonesia digambarkan sedang menolak tunduk pada ortodoksi ekonomi global. Negara hendak dibuat kembali kuat.
Hilirisasi dipertahankan. Program makan bergizi gratis dijadikan simbol keberpihakan sosial. Negara diperbesar perannya. Pasar tidak lagi dibiarkan menjadi dewa tunggal pembangunan.
