Bangunan sosial yang kelihatan indah dan menawan ternyata menyimpan borok yang mengerikan, karena dibangun tanpa demokrasi dan hanya mengandalkan kekuatan represif yang mengintimidasi.
Soeharto mendasarkan legitimasinya dengan menciptakan musuh bersama. Maka diciptakanlah musuh-musuh itu dalam bentuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai ekstrem. Kelompok ekstrem kiri atau ‘’eki’’ adalah komunisme dan kelompok ekstrem kanan atau ‘’eka’’ adalah kelompok radikan Islam.
Dua musuh itu selalu diembuskan sebagai ancaman untuk memperkuat legitimasi rezim Orde Baru.
Soeharto sadar bahwa opini publik akan berpengaruh terhadap stabilitas. Maka, saluran utama opini publik dikontrol dengan ketat. Pers sebagai sarana pembentukan dan penyaluran opini publik dikendalikan dengan ketat. Pers yang seharusnya berfungsi sebagai watch dog, anjing penjaga, berubah menjadi lap dog alias anjing pangkuan.
Pembangunan tanpa demokrasi ala Soeharto terbukti rapuh. Selama ini selalu ada yang mempertentangkan antara demokrasi dan pembangunan. Demokrasi, katanya, tidak bisa membuat kenyang. Rakyat butuh nasi, bukan demokrasi.
Filsuf Inggris kelahiran India, Amartya Sen, mengingatkan bahaya pandangan itu. Sen menulis dalam ‘’Development as Freedom’’, bahwa demokrasi dan pembangunan harus berjalan seiring sejalan. Memprioritaskan salah satu di antaranya akan menyebabkan petaka.
