Tiga Hal yang Jadi Hasil Banmus DPRD Maluku

oleh -59 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengatakan Badan Musyawarah (Banmus) telah melaksanakan rapat evaluasi.

Dalam rapat tersebut ada tiga hal yang dibicarakan antara lain mengevaluasi pelaksanaan pengawasan tahap pertama, mengagendakan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji bagi Maureen Vivian dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat berkaitan dengan APBN tahun 2022 termasuk membicarakan proses participating interest (PI) di Jakarta.

“Untuk evaluasi pengawasan tahap pertama, diketahui masing-masing komisi sudah lakukan pengawasan tapi rata-rata seluruh komisi belum lakukan satu diantara lima kabupaten/kota yang menjadi daerah pengawasan tahap pertama dan akan diselesaikan nanti sampai dengan hari rabu minggu depan” ujar Lucky di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (24/3/2021).

Ia berharap, pada hari Rabu pekan depan, seluruh komisi telah menyelesaikan pengawasan tahap pertama dan setelah itu akan diagendakan lagi untuk pengawasan tahap kedua pada enam kabupaten/kota yang tersisa.

Link Banner

Lucky melanjutkan, berkaitan dengan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Pengganti Antarwaktu (PAW) dari Partai Perindo atas nama Maureen Vivian serta mempertimbangkan waktu pengawasan yang sementara berjalan dan agenda-agenda lain yang harus dilaksanakan DPRD, maka untuk sementara Banmus telah menetapkan pelaksanaan pengambilan sumpah janji dilaksanakan pada hari Rabu (31/3/2021) pukul 19.30 WIT.

Baca Juga  DPRD Morotai Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2019

“Dilaksanakan pada malam hari karena pada hari itu, pagi atau sore teman-teman anggota dewan yang lain baru kembali dari pengawasan dan kerena pengambilan sumpah ini juga hanya dilakukan oleh ketua dewan dan tidak melibatkan pihak eksternal sehingga kita mengaturnya seperti itu”, jelasnya.

Ia berharap jadwal pengambilan sumpah janji ini sudah tidak berubah lagi karena ada agenda-agenda lain setelah itu yang juga sangat padat.

Sedangkan untuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, Wattimury mengungkapkan akan direncanakan dilaksanakan pada 5 April 2021.

“Sebelum penyampaian aspirasi masyarakat maluku lewat DPRD Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat, masing-masing komisi akan bertemu dengan mitranya untuk membicarakan pokok-pokok persoalan apa yang mau disampaikan ke pemerintah pusat. Dewan sudah punya kegiatan karena dewan punya hasil pengawasan di lapangan, hasil reses kita akan padukan itu dan nanti bersama dengan eksekutif kita lakukan usulan ke pemerintah pusat melalui Bapenas atau Kementerian-Kementerian terkait dengan komisi-komisi yang ada”, ungkapnya.

Baca Juga  DPRD Maluku Akan Panggil BPBD, Terkait Kejanggalan Bantuan Korban Gempa 2019

Lucky menuturkan, untuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat ini pun telah disepakati supaya juga ditetapkan agenda yang lain yaitu membicarakan terkait PI 10%.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Kepala Biro Hukum dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) kepada DPRD bahwa sampai saat ini tahapan mendapat PI 10% itu sudah masuk ketahapan ketujuh.

Dirinya berharap, semoga tidak ada hambatan sehingga PI 10% benar-benar menjadi milik masyarakat Maluku.

Selain ketiga hal tersebut, Lucky mengatakan pihaknya juga akan menyelesaikan beberapa peraturan daerah (perda).

“Kita juga akan menyelesaikan perda-perda yang dianggap penting untuk diselesaikan diantaranya adalah perda tentang disiplin penerapan protokol kesehatan dan perda tentang embarkasi haji, karena dalam bulan depan sudah harus ada penetapan, bahkan tadi disebutkan pada hari kamis pekan depan sedapat mungkin pansus yang menyusun perda itu supaya bisa berkoordinasi untuk memastikan kerjanya sampai dimana dan kapan kita tetapkan perda itu karena sudah selesai dengan evaluasi ke Kemendagri”, tambahnya. (alena)