Masalah itu berakibat pada pengguna kapal tol laut berpindah atau lebih memilih menggunakan kapal swasta dengan biaya yang lebih tinggi karena jadwal kapal tol laut yang tidak teratur. Kapal yang berlayar dalam trayek tol laut ini, menurut BPK, juga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kelayakan.
Sementara indikasi penyimpangan terjadi pada perhitungan subsidi atas kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang dilaksanakan PT Pelni (persero) tidak sesuai ketentuan.
Hasil pengujian atas seluruh dokumen pendukung tagihan dari PT Pelni (persero) diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran subsidi dari kemenhub dan satker peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan laut pusat kepada PT Pelni (persero) sebesar Rp712 juta.
“Dengan berbagai permasalahan ini, jelas bahwa tol laut gagal. Program yang sebenarnya bagus, tapi tidak direncanakan secara matang akhirnya hanya menghamburkan uang dan tidak berdampak signifikan,” kata Sigit.
(red/parlementaria)
