Maka dari itu, ia berharap ke depannya, ada percepatan pembangunan industri pengolahan ikan di Maluku agar nilai tambah bisa dinikmati masyarakat setempat.
“Kami ingin paradigma Jawa-sentris dalam pembangunan harus diubah. Pemerataan pembangunan di 38 provinsi, termasuk Maluku, menjadi prioritas. Pemerintah pusat bersama DPR harus hadir untuk mendorong tumbuhnya investasi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di sini,” pungkasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, termasuk Maluku, demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia. (Leonard Manuputty)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
