Porostimur.com, Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menyuarakan keprihatinan atas persoalan keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kota Ambon yang kembali memicu keresahan masyarakat pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukanlah hal baru dan terus berulang hampir setiap tahun tanpa solusi yang komprehensif.
Masalah Berulang, Pemerintah Dinilai Kurang Antisipatif
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku seharusnya telah memiliki data yang cukup terkait jumlah lulusan SMP setiap tahun, sehingga lonjakan peserta didik bisa diproyeksikan sejak dini.
“Kondisi ini terus berulang hampir setiap tahun. Seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,” tegasnya.
Fraksi Golkar mempertanyakan belum adanya langkah strategis yang mampu menjawab persoalan klasik tersebut, meski tren peningkatan lulusan SMP di Kota Ambon sudah dapat diprediksi.
Pendidikan Hak Dasar, Harus Dijamin Negara
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, pemerintah wajib memastikan setiap anak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.
Dalam konteks ini, mereka mendorong Pemprov Maluku untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
