Tuntut Janji Kampanye Murad Ismail Soal Pembukaan Tambang Gunung Botak, Mahasiswa Adat Buru Unjuk Rasa di DPRD Maluku

oleh -304 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Mahasiswa adat Buru Ambon, melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Maluku guna meminta agar pemerintah secepatnya melegalkan tambang rakyat (Gunung Botak) sehinga masyarakat dapat bekerja.

Demo yang dilakukan kurang lebih 20 orang dengan menggunakan mobil pickup warna hitam, dengan membawa sound system, mereka secara bergantian berorasi di depan kantor DPRD Provinsi Maluku. Aksi ini dikawal ketat oleh pihak berwajib dari kepolisian.

“Tujuan dari aksi kami adalah meminta pemerintah melegalkan tambang rakyat untuk rakyat bekerja, dan menagih janji dari Gubernur Maluku pada Tahun 2018 di Desa Wagernangan, Kecamatan Lolong Guba, bahwa jika Murad Ismail terpilih menjadi Gubernur Maluku, maka dilegalkan tambang Gunung botak sebagai tambang rakyat, untuk masyarakat bekerja,” ungkap Korlap, Fiky Lesnusa di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat (13/8/2021).

Fiky juga mengatakan sejak pesta demokrasi Pilkada 2018 sampai sekarang ini tidak ada realisasi atau tanggapan positif dari janji-janji manis politik dariGubernur Maluku, maka itu para mahasiswa datang menangih janji dan segerah bertanggung-jawab dengan apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Kabupaten Buru.

“Kami datang ke DPRD Provinsi Maluku meminta kepada empat anggota keterwakilan Dapil Buru dan Bursel untuk mendesak atau meminta kepada Gubernur Maluku untuk segera melegalkan Gunung botak,” pungkasnya.

Baca Juga  BMKG: Kawasan Selatan Seram Maluku Rawan Gempa dan Tsunami

Menanggapi hal tersebut Anggota Kimisi II DPRD Provinsi Maluku Azis Hentihu mengungkapkan bahwa dirinya mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang menyampaikan pendapat lewat aksi unjuk rasa.

“Soal gunung botak ini jadi kepentingan kebutuhan kita, tentu saja saya menyimak dengan baik apalagi mengikuti dengan baik ya masuk di komisi II, sejak dulu Memang kita menghendaki semacam itu,” ujar Hentihu.

“Jadi memang kewenangan saat ini adalah kewenangan pusat. Dulu kewenangan itu masi di Pemda Maluku tapi kemudian sudah ada Amandemen undang-undang lalu kemudian di kewenangan nya jadi ke kewenangan pusat,” imbuhnya.

Hentihu bilang, tentu saja ini punya kewenangan pusat belum lama kan sudah diusulkan, kalo saya lebih suka, ini lebih condong memang ini dikasih kesempatan tentu, saja di batasin dengan model-model penggunaan tata kelola yang baik tentu kita lebih senang kalau kemudian publik disana, pemilik lahan entitas ada publik di Kabupaten kita itu bisa mengelola dengan baik ijin tadi dimintakan ijin Pertambangan rakyat memang sejak dulu itu sudah jadi fokus kita.

Baca Juga  Mural '404: Not Found' Mirip Jokowi Dihapus, Warganet Heran Polisi Sebut Jokowi Lambang Negara

“Memang ada wacana juga untuk dikelola oleh pihak ke tiga. Dan memang kita juga menyampaikan dalam banyak kesempatan baik di komisi II ke pa Gub juga supaya ini bisa dikelola,” jelas hentihu.

Yang penting itu dibatasi dengan misalnya kita kesampingkan itu penggunaan zat kimia itu ada edukasi ada menejemen tata kelola limbah yang baik kita juga tidak mau kalau kemudian nanti lingkungan kita menjadi ancaman bagi anak cucu, intinya kita sepakat dan akan tindaklanjuti itu. Nanti komisi II juga dalam pembahasannya mungkin kita akan panggil Kadis SDM lalu sejauh mana, Kalau bisa secepatnya.

“Ketakutan kita cuman itu aja jangan sampai yang Tuhan kasih buat kita kekayaan alam kita, kemudian kita salah kelola lalu kita meninggalkan ancaman untuk kehidupan anak cucu kita, emas di gunung botak itu satu saat itu kan, akan habis tetapi kelangsungan kehidupan manusia di sana anak cucu kita kehidupan ekologi kehidupan lingkungan musti tetap kita jaga,” harapnya.

Baca Juga  UI Ungkap Kronologi Negara Abai Saat Virus Corona Masuk Indonesia Januari Lalu

Intinya kita sependapat kita setuju kita senang dengan usulan teman-teman dan kita akan tindaklanjuti itu, nanti kapan dimulai aktivitasnya ini kewenangan pusat Pemdah Maluku akan kita Panggil lewat Kadi SDM didiskusikan sampai di tahapan mana Kalau bisa lebih cepat.

“Kita juga mendapat laporan terkait aktivitas ilegal yang berada di tambambang nanti kita akan koordinasi dengan kepolisian karena sudah wilaya kewangan kepolisian sehingga aktivitas itu bisa di tutup,” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.