“Kami datang ke DPRD Provinsi Maluku meminta kepada empat anggota keterwakilan Dapil Buru dan Bursel untuk mendesak atau meminta kepada Gubernur Maluku untuk segera melegalkan Gunung botak,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut Anggota Kimisi II DPRD Provinsi Maluku Azis Hentihu mengungkapkan bahwa dirinya mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang menyampaikan pendapat lewat aksi unjuk rasa.
“Soal gunung botak ini jadi kepentingan kebutuhan kita, tentu saja saya menyimak dengan baik apalagi mengikuti dengan baik ya masuk di komisi II, sejak dulu Memang kita menghendaki semacam itu,” ujar Hentihu.
“Jadi memang kewenangan saat ini adalah kewenangan pusat. Dulu kewenangan itu masi di Pemda Maluku tapi kemudian sudah ada Amandemen undang-undang lalu kemudian di kewenangan nya jadi ke kewenangan pusat,” imbuhnya.
Hentihu bilang, tentu saja ini punya kewenangan pusat belum lama kan sudah diusulkan, kalo saya lebih suka, ini lebih condong memang ini dikasih kesempatan tentu, saja di batasin dengan model-model penggunaan tata kelola yang baik tentu kita lebih senang kalau kemudian publik disana, pemilik lahan entitas ada publik di Kabupaten kita itu bisa mengelola dengan baik ijin tadi dimintakan ijin Pertambangan rakyat memang sejak dulu itu sudah jadi fokus kita.
