“Semua yang telah dicapai selama 20 tahun sebelumnya menjadi titik awal (baseline) untuk lompatan pembangunan ke depan. Fondasi ini yang harus kita perkuat di tahap pertama,” ujar Rahantoknam.
Ia juga menambahkan pentingnya penguatan modal sosial masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan daerah yang berbasis karakteristik lokal dan keunggulan komparatif.
Ada enam fraksi DPRD Maluku Tenggara secara resmi menerima Ranperda RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Lima fraksi yang dimaksud PDIP-Hanura-PKN, PAN, NasDem, Gerindra-PKB, dan Golkar-PSI—menerima dengan catatan. Sedangkan Fraksi Perindo-PKS menyatakan penerimaan tanpa catatan.
Dengan penetapan ini, RPJPD 2025–2045 menjadi payung hukum strategis untuk semua kebijakan pembangunan daerah selama dua dekade mendatang. Pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam implementasinya.
(red/mcmalra/adolof)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
