Kekuasaan hari ini dipaksa turun, bukan karena kelayakan, tetapi karena intrik, kooptasi aparat, dan dominasi oligarki. Proyek-proyek strategis nasional dikendalikan kelompok tertentu, tanah rakyat direbut, hukum dipelintir untuk melindungi dinasti, dan kritik dibungkam. Bivitri Susanti menyebut ini sebagai: “Erosi demokrasi yang dilakukan oleh negara sendiri.”
Dalam bayangan Jawa, ini adalah contoh kesasar wahyu, ketika kekuasaan jatuh ke tangan mereka yang mengutamakan ambisi ketimbang amanah. Dan ketika rakyat mulai protes, isu pemakzulan Gibran muncul—sebagai alarm sosial, bukan karena kekuatan politik yang kuat, tetapi karena legitimasi moral sudah menipis. Dalam kosmologi Jawa, ini disebut titising jaman—tanda perubahan yang menunggu untuk ditegakkan.
Gejala ketidakseimbangan semakin jelas: harga pangan merangkak naik, ketergantungan pada utang luar negeri mencapai puncak, proyek strategis dikuasai oligarki, ruang demokrasi menyempit, dan hukum semakin terlihat sebagai alat politik. Niels Mulder menekankan:
“Ketika pemimpin kehilangan etika, alam sosial Jawa akan merespons dengan ketidakharmonisan.”
Penurunan kepuasan publik bukan kebetulan. Ini adalah perlawanan rakyat yang halus, pelan, dan konsisten—tidak berteriak, tapi menembus fondasi legitimasi. Lorong gelap kekuasaan semakin nyata ketika institusi digunakan untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
